Anggota DPRD Sikka Diduga Banyak Memberikan Laporan Reses Fiktif
MAUMERE, GlobalFlores.com – Anggota DPRD Sikka diduga banyak memberikan laporan reses fiktif karena meskipun tidak mengikuti reses namun ada laporannya.
Informasi yang dihimpun media ini,Sabtu (19/11/222) menyatakan laporan itu diduga hanya ditandatangani oleh kades atau camat, sementara anggota DPRD itu sendiri tidak pernah bertatap muka langsung dengan konsituennya. Padahal dana reses setiap anggota DPRD itu mencapai Rp 30 juta.
Rata-rata setiap anggota DPRD harus melakukan reses sebanyak 6 titik diwilayah konsituennya. Setiap titik diberi akomodasi senilai Rp 5 juta. Walaupun demikian setiap anggota dewan belum pasti memberikan akomodasi senilai Rp 5 juta, bahkan terkadang hanya di berikan uang makan senilai Rp 1 juta. Sementara untuk uang tenda atau kursi lagi – lagi menjadi tanggungjawab konsituen.
Terkait adanya dugaan laporan fiktif reses anggota DPRD itu, sejumlah anggota DPRD Sikka pun buka suara.
Salah seorang anggota DPRD Sikka Fabianus Toa bbahkan mengakui kalau laporan fiktif reses itu bukan hanya dilakukkan di DPRD Sikka, tetapi hampir semua anggota DPR disetiap kabupaten.
Oleh karena itu lanjut Fabi tidak perlu harus heran dengan adanya laporan reses fiktif tersebut.
“Soal laporan Fiktif reses DPR itu bukan hanya di kabupaten Sikka, tetapi hampir semua DPRD di setiap kabupaten. Jadi jangan heran kalau ada laporan reses yang fiktif di Sikka,”kata Fabi.
Menurut Fabi, reses DPRD itu merupakan ruang dimana anggota DPRD bertemu langsung dengan konsituennya, untuk mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat di wilayahnya. Jika tidak melakukan reses, maka anggota DPRD itu semestinya merasa rugi.
“Kalau ada anggota DPRD yang tidak melakukan reses itu rugi bagi dirinya, karena reses itu ruang bertatap muka langsung dengan konsituennya, untuk mendengarkan langsung seluruh aspirasi masyarakat,”kata Fabi belum lama ini di DPRD Sikka.
Hal senda juga disampaikan anggota DPRD Sikka lainnya, Florensia Klowe yang mengaku kalau dirinya tidak melakukan reses maka ia merasa rugi karena disaat reses itulah bisa mengetahui banyak hal yang disampaikan masyarakat.
Florensia Klowe yang akrab disapa Esy ini, mengaku setiap kali reses wajib dilakukannya agar bisa mengetahui apa yang disampaikan masyarakat diwilayah konsituennya.
“Kalau saya tidak melakukan reses maka saya merasa rugi, karena itu saya wajib melakukan reses. Usai reses saya juga wajib memberikan laporan sesuai apa yang saya lakukan bersama masyarakat,”kata Esy.
Terkait besarnya dana reses DPRD, Esy membantah kalau anggaran reses tidak mencapai Rp 30 juta, dan setiap titik tidak mencapai Rp 5 juta. Namun demikian Esy juga tidak menyampaikan secara terbuka besaran anggaran reses tersebut.
“Tidak ada anggaran reses yang mencapai Rp 30 juta, karena itu setiap titik juga tidak mencapai Rp 5 juta. Saya kalau reses juga menggunakan uang pribadi. Bagi saya yang penting reses itu harus jalan,”kata Esy.
Sementara informasi yang disampaikan salah seorang di bagian Sekretariat DPRD Sikka, membenarkan bahwa uang reses untuk setiap anggota DPR nilainya Rp 30 juta, dengan rincian setiap titik dianggarkan senilai Rp 5 juta. Dengan anggaran sebesar itu semestinya tidak perlu ada laporan reses yang fiktif. ( rel )