Opini

Kasus Dugan Pelecehan Belum Diputuskan Perwira Polisi Kembali Diberi Jabatan,Ada Apa Dengan Kapolres Sikka

Oleh Marianus Gaharpung, Dosen F.H Ubaya Surabaya

Polisi, salah satu alat negara yang tugas dan kewenangan untuk menegakan hukum positif. Konsekuensinya setiap aparat penegak hukum wajib mentaati hukum positif dan jika ada yang melanggarnya diberikan sanksi tegas.

Peristiwa menarik beberapa waktu lalu dimana seorang oknum polisi inisial AKP. FM di Polres Sikka dalam jabatan sebagai Kasat Lantas Polres Sikka diduga melakukan pelecehan terhadap seorang ibu rumah tangga asal Bima yang saat ini berdomisili di Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.

Atas peristiwa yang mencoreng nama baik institusi Polres Sikka, AKP FM ini oleh Kapolres Sikka dinonaktifkan dari jabatan sebagai Kasat Lantas. Sikap Kapolres sangat tepat demi proses hukum dan Etik bagi oknum polisi ini berjalan lancar serta obyektif.

Akan tetapi karena proses hukumnya berhenti akibat korban pelecehan ini menarik laporan polisi dan sepakat damai, maka AKP asal Bima ini dikembalikan ke jabatan semula sebagai Kasat Lantas. Disini sikap Kapolres Sikka sangat disesalkan dan sangat melukai rasa keadilan warga Nian Tana Sikka. Padahal  sidang pelanggaran disiplin oleh Komisi Etik Polri Polda NTT belum dilaksanakan dan diputus.

Keputusan Kapolres Sikka AKBP Hardi Dinata memberi kembali jabatan Kasat Lantas kepada AKP FM hal ini menunjukkan sikap pemimpin yang sangat subyektif dan tidak obyekyif.

Perlu diingat dalam konteks penegakan hukum perbuatan AKP FH terpenuhi aspek formil untuk menjadikan dirinya calon pesakitan. Hanya karena ibu korban ini menarik laporan polisinya, maka kasusnya dihentikan. Jika Kapolres memahami filosifi dari pemidaan, seharusnya dengan adanya pencabutan laporan ibu korban pelecehan sanksi pencopotan sementara dari jabatan tetap dilaksanakan sembari menunggu adanya putusan Komisi Etik Polri Polda NTT terhadap pelaku.

Dugaan kuat pencabutan laporan ibu itu karena pelaku dan ibu ini sama- sama berasal dari Bima NTB. Sejatinya perbuatan oknum polisi tersebut tetap memenuhi aspek formil dari perbuatan pidananya.

Oleh karena itu, warga Sikka sekarang menunggu sidang disiplin oleh Komisi Etik Polri Polda NTT agar sungguh obyekyif serta argumentatif dalam memberikan sanksi bagi AKP FH. Jangan sikap “hakim”

Komisi Etik hanya proforma alias asal- asalan saja. Karena kemungkinan bisa saja terjadi dengan adanya pencabutan laporan polisi oleh ibu korban sehingga Komisi Etik Polda NTT tidak serius memberikan sanksi padahal perbuatan oknum polisi itu sangat merendahkan Korps Polisi sebagai aparat penegak hukum.

Jika Komisi Etik hanya memberikan teguran tertulis kepada oknum pelaku ini, maka sangat disesalkan bahwa aparat penegak hukum ternyata tidak memberikan contoh positif kepada masyarakat dalam penegakan hukum terutama etika kepolisihan. Padahal

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Komisi Kode Etik Polri untuk menjunjung tinggi etika dan moral polisi dalam melakukan penegakan hukum di tengah masyarakat.

Kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Komisi Kode Etik Polri berwenang melakukan pemeriksaan dipersidangan, membuat pertimbangan, dan memutus perkara yang dilakukan oleh pelanggar.

Kode etik tersebut mengatur kewajiban dan larangan bagi anggota polri. Larangan yang diatur dalam kode etik termasuk, etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan serta etika kepribadian.

Dalam kaitan dengan kasus dugaan pelecehan seksual tersebut diatur dalam etika kemasyarakatan antara lain, polisi dilarang melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisihan.

Dari fakta hukum dugaan kuat perbuatan oknum polisi asal Bima ini  adanya niat (mens rea) dan perbuatan  (actus reus) pelaku yang diduga memenuhi unsur- unsur adanya dugaan pelecehan seksual.

Oleh karena itu,  Komisi  Kode Etik Polri Polda NTT yang akan memeriksa serta pertimbangan putusan terhadap terduga pelanggar harus memberikan sanksi tegas obyektif agar menjaga  marwah Polri dimata warga masyarakat Sikka. Semoga!

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
WhatsApp

Adblock Detected

Nonaktifkan Ad Blocker untuk melanjutkan