MAUMERE, GlobalFlores.com – Direktur Jaminan Pelayanan BPJS Kesehatan dr Lily Kresno Wati M.Kes, mengaku, kerja sama (MOU) BPJS dengan Yayasan Doctor Share tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Lily, Kamis (20/7/2023) di Pemana, Kecamatan Alok,Kabupaten Sikka.
“Kerja sama BPJS Kesehatan dengan Yayasan Doctor Share tidak akan terwujud jika tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan semua pihak yang telah mendukung kerja sama ini,”kata Lily.
Dalam proses kerja sama lanjut Lily, BPJS Kesehatan berupaya menghadirkan terobosan dengan penyesuaian persyaratan kerja sama, proses penilaian dan penyusunan kompensasi tarif, dengan harapan memberikan kemudahan dalam kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan pihak lain penyedia fasilitas Kesehatan pada daerah belum tersedia fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat.
Kerja sama itu kata Lily, dapat dilakukan dengan pihak fasilitas Kesehatan, organisasi masyarakat, organisasi kemanusiaan, organisasi pelayanan Kesehatan, universitas atau pihak lain yang menyelenggarakan fasilitas Kesehatan.
Lily berharap, kerja sama yang dilakukan itu dapat membuka akses layanan Kesehatan di daerah terpencil yang belum tersedia fasilitas Kesehatan sehingga dapat meningkatkan pemerataan derajat Kesehatan masyarakat.
Lily juga mengaku BPJS Kesehatan lebih mengedepankan transformasi mutu layanan diseluruh tingkat layanan baik pelayanan di kantor cabang maupun pelayanan difasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Hal itu dilakukan untuk memenuhi harapan peserta akan mutu layanan yang berkualitas, juga mutu cepat dan setara.
Sementara itu pada saat yang sama Bupati Sikka melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka Rudolfus Ali, menjelaskan bahwa telah terjadi satu kegiatan kemanusiaan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masalah kesehatan.
Ali juga menyampaikan bahwa Bupati Sikka tidak dapat hadir lantaran agendanya sangat padat, demikian halnya dengan Sekda Sikka yang tidak hadir karena ada evaluasi PAD Kabupaten Sikka semester I sehingga meminta Kadis Sosial untuk mewakili bupati.
Dihadapan direktur pelayanan BPJS Kesehatan, Ali membeberkan sejarah secara Kabupaten Sikka. Menurutnya, secara hukum kabupaten Sikka berdirin pada tahun 1958 bersamaan dengan berdirinya propinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan pecahan dari propinsi Nusa Tenggara, yang kemudian di bagi tiga, diantara Nusa tenggara Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Bahkan dalam dalam lembaran negara kata Ali, kabupaten Sikka disahkan pada tanggal 18 Agustus 1958 dengan ibu kotanya Maumere, bersama 6 kabupaten lainnya di Flores.
6 kabupaten itu diantaranya, kabupaten Flotim, Kabupaten Sikka, kabupaten Ende, kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai. Saat ini Flores sudah memiliki 9 kabupaten.
Berdasarkan sesnsus penduduk tahun 1921 jumlah penduduk kabupaten Sikka mencapai 321 000 lebih yang tersebar di 21 kecamatan dan 13 kelurahan. Sementara jumlah penduduk terbesar berada pada tiga kecamatan yakni kecamatan Alok termasuk pulau Pemana, Kecamatan Talibura dan Kecamatan Paga.
Ali menyebutkan bahwa kabupaten Sikka saat ini sudah terkafer sebesar 98 persen di BPJS Kesehatan yang terbagi dalam 171.000 PBI APBN, 3000 lebih PBI APBD I dan 52 000 lebih ada pada APBD II, sementara sisanya kurang lebih 22 persen ditanggulangi oleh pemerintah daerah melalui kartu Sikka Sehat.
“Kartu Sikka Sehat arealnya hanya pada level Kabupaten Sikka, dan tidak dapat dirujuk keluar dari Kabupaten Sikka. Inilah kabupaten Sikka dalam kaitan dengan penanganan Kesehatan. Beberapa bulan yang lalu Bupati menerima piagam penghargaan lantaran Sikka menjadi salah satu kabupaten yang berhasil dalam penanganan masalah kesehatan, ”kata Ali. (rel )
