MAUMERE, GlobalFlores.com – Dinilai telah melakukan pemufakatan jahat untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, seorang Notaris di Kabupaten Sikka Gervatius Portasius Mude, SH, M.H dipolisikan, oleh kuasa hukum Robertus Godelfridus Theot, Emanuel Herdiyanto MG, SH, MH,.
Gervatius dilaporkan secara resmi kepolres Sikka Kamis (19/5/2022).
Hal ini disampaikan Emanuel kepada Media usai melaporkan Gervatius ke Polres Sikka.
Emanuel selaku kuasa hukum Rebertus ini, menyampaikan bahwa ada pemufakatan yang dilakukan notaris Gervatius untuk mengklaim sebagian tanah milik kliennya yang terletak di desa Lepo Lima, kecamatan Alok Timur. Hal ini kata Emanuel, karena penerbitan akta jual beli nomor 03 tahun 2017 yang dibuat oleh Gedrvatius selaku Notaris PPAT kabupaten Sikka.
Selain Gervatius yang dipolisikan kata Emanuel, dirinya juga mempolisikan juga melaporkan Yosephus Sebastianus Solo dalam kasus yang sama. Dari informasi dan dokumen yang diterima Kliennya lanjut Emanuel, ditemukan adanya fakta hukum berupa rangkaian pemufakatan jahat dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.
“Kami temukan dokumen yang diterima dari klien saya, bahwa adanya fakta hukum berupa rangkaian pemufakatan jahat yang menguntungan diri sendiri secara melawan hukum,”kata Emanuel.
Emanuel yang akrab disapa Eman ini, mengaku penerbitan akta jual beli nomor 03 tahun 2017 yang dibuat oleh Gervatius Portasius Mude SH.M.H, selaku Notaris sangat merugikan kliennya. Kasus ini berawal dari adanya rencana hibah sebagian bidang tanah milik kliennya yang terletak di desa Lepo Lima, kecamatan Alok Timur.
Tanah milik kliennya seluas 1992 M2 rencananya akan dihibahkan hanya seluas 550 M2, yang dibuktikan dengan surat keterangan hibah yang dibuat dibawah tangan dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Lepo Lima.
Herannya kata Eman, dihadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), proses hukum yang dilakukan bukanlah pemecahan terhadap sertifikat tanah nomor 354, desa Lepo Lima, tetapi dibuat seolah-olah terjadi jual beli oleh kliennya kepada Yosephus Sebastianus Solo.
“Tanah milik klaien saya ini luasnya 1992 M2 rencananya mau dihibahkan hanya seluas 550 M2, ini dibuktikan dengan surat keterangan hibah yang dibuat dibawah tangan yang dikeluarkan oleh kepla desa Lepo Lima, namun herannya dibuat seolah – olah terjadi jual beli oleh klien saya,”kata Eman.
Eman juga mengaku, kliennya dibuatkan satu kwitansi jual sebagian tanah dengan luas 550 M2, seolah-olah kliennya menjual tanah tersebut kepada Bastian Solo.
Dengan dasar kwitansi itu , maka terbitlah akta tanah oleh Gervatius Portasius Mude, padahal kliennya tidak pernah menandatangani kwitansi apapun, atau menandatangani akta jual beli tanah.
“Didalam kwitansi itu disebutkan klien kami menjual tanah kepada keponakannya Sebastian Solo seluas 550 M2, dengan harga Rp. 3.500.000,- sedangkan di akta jual beli disebutkan bahwa klien kami menjual tanahnya seluas 1.992 M2 dengan nilai sama seperti nilai yang tertera dalam kwitansi tersebut,” pungkas Eman.
Eman menambahkan, dalam Akta Jual Beli tersebut diterangkan bahwa keseluruhan tanah milik kliennya seluas 1992 M2 yang terletak di Desa Lepolima dijual kepada saudara Yosephus Sebastianus Solo, sehingga yang terjadi adalah jual beli bukan hibah, dan kliennya kehilangan hak atas seluruh luas tanah miliknya.
Menurut Eman pasal yang menjadi dugaan pelanggaran diantaranya, pasal 372, 378, 263, 56 KUH Pidana, dan pasal 16 UU nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang, nomor 30 tahun 2004 untuk selanjutnya di sebut UUJN.
Selain itu, dasar hukum aduannya lanjut Eman, diantaranya, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
Bukan Cuma itu dasar aduan lainnya lanjut Eman yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri.
Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, juga telah dilakukan somasi pertama dan kedua masing-masing kepada Gervatius pada tanggal 22 April dan 17 Mei 2022.
“Karena Gervatius Portasius Mude profesinya sebagai Notaris dan PPAT maka laporan ini juga akan diteruskan ke Majelis Kehormatan Notaris Wilayah NTT di Kupang,”kata Eman.
Sementara itu Gervatius Portasius Mude selaku Notaris ketika dikonfirmasi Jumat (20/5/2022), membatah bahwa dirinya selaku notaris pernah melakukan permufakatan.
Semua bukti berupa kwitansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sudah sangat lengkap, sehingga dilakukan proses akta notaris.
“Untuk apa saya proses akta notaris kalau tidak dilengkapi dokumennya, tentu karena dokumennya lengkap maka saya proses. Bukti berupa kwintasi jual yang ditanda tangani kedua belah pihak semuanya lengkap,”kata Gervatius. (rel
