Polisi Serahkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Normalisasi Kali Lowolande Kota Baru ke JPU Kejari Ende
ENDE,GlobalFlores.com- Penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ende melaksanakan tahap II (dua) yaitu menyerahkan tersangka CS alias J berikut barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ende pada, Selasa (29/4/2025) setelah berkas perkara penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dinyatakan lengkap (P-21).
Kapolres Ende, AKBP I Gede Ngurah Joni melalui Kasat Reskrim Polres Ende Iptu I Gusti Made Andre Putra Sidarta, S.Tr.K, S.I.K menjelaskan bahwa tersangka CS alias J diduga terlibat dalam kasus tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada tahun 2016.
“Untuk diketahui bahwa tersangka CS alias J terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan normalisasi kali dan pemasangan bronjong penahan tebing Kali Lowolande di Desa Kota Baru, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, dan paket pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing Kali Lowolulu di Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende T.A 2016,”kata Iptu Andre.
Adapun kronologi kasusnya ujar Iptu Andre bahwa pada tahun 2016 terjadi bencana banjir dan tanah longsor di Desa Ngalukoja Kecamatan Maurole, dan Desa Loboniki, Desa Ndondo, Desa Kota Baru, Desa Nuanaga, Desa Tou, dan Desa Tou Timur Kecamatan Kota Baru yang telah menimbulkan kerusakan pada lahan pertanian, rumah penduduk, hewan ternak dan fasilitas pelayanan umum pemerintah.
Selanjutnya Bupati Ende menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Ende. Kemudian Pemda Kabupaten Ende mengajukan proposal permohonan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) penanganan bencana banjir dan tanah longsor Di Kabupaten Ende sebesar Rp. 11.74 m; dan setelah dianalisa oleh tim verifikasi BNPB yang turun meninjau lokasi bencana di Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende maka anggaran DSP yang disetujui oleh BNPB sebesar Rp. 3,8 milyar.
Bahwa pada saat akan diserah terimakan bantuan sebelumnya dilakukan penandatangan nota kesepahaman oleh Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Ende dan Pihak BNPB Pusat, yang pada intinya tidak akan memecah pekerjaan dimaksud dan wajib menyetorkan ke kas negara jika ada sisa DSP dan jasa giro melalui mekanisme yang berlaku, dan menyampaikan bukti setornya kepada Pihak BNPB.
Namun pada saat setelah serah terima uang sejumlah Rp 3,8 milyar tersebut, dialokasikan juga untuk kegiatan penanganan darurat normalisasi kali berupa Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Dan Normalisasi Kali Lowolande sepanjang 200 meter senilai Rp. 1,9 milyar, dilakukan pemecahan pekerjaan menjadi dua pekerjaan tanpa melalui revisi anggaran.
Dengan nilai Rp 1,3 Milyar dan Rp 650 juta,kemudian tersangka J melakukan lobi dan meminta pekerjaan kepada Bupati Ende saat itu kemudian disetujui dan berkoordinasi dengan kepala pelaksana dan PPK BPBD Kabupaten Ende, untuk melaksanakan 2 pekerjaan tersebut, dengan cara meminjam bendera CV. MB sebagai Direktur saudara SL dan CV. BP sebagai direktur saudara YK, kemudian tersangka J melaksanakan kedua pekerjaan namun dalam pelaksanaan pekerjaan CV. MB tidak selesai (baru mencapai 85 persen), namun pada tahun 2017 saat masa bencana telah selesai PPK mengetahui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende Kembali melakukan pembayaran tidak sesuai prosedur.
“Perbuatan tersangka J melanggar pasal 2 Ayat (1) Subs pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun denda Rp 1 milyar.
Akibat perbuatan tersangka J bersama tersangka AY dan tersangka AT dalam berkas terpisah mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp.868 juta,ujar Iptu Andre.
