JAKARTA,GlobalFlores.com- Wagub NTT, Jhoni Asadoma pada Jumat (25/9/2026) saat melakukan audens dengan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Komjen Pol. (P) Drs. Purwadi Arianto, M.Si., di Kantor Kemenpan RB di Jakarta tidak hanya meminta mutasi, dia juga mendorong perlindungan Warga NTT di Papua
Sebagaimana dilansir dari siaran pers biro administrasi Pemprov NTT menyatakan bahwa dalam pembahasan tersebut, pemerintah pusat juga mengingatkan pentingnya penanganan situasi secara hati-hati. Pemindahan seluruh ASN secara bersamaan dikhawatirkan dapat dipersepsikan sebagai keberhasilan aksi teror dan berpotensi mendorong eksodus.
Karena itu, Wagub NTT menyampaikan pendekatan yang lebih bertahap, dengan menentukan prioritas berdasarkan tingkat ancaman dan dampak psikologis yang dialami masing-masing ASN.
Artinya, sembari proses mutasi berjalan, perlindungan terhadap ASN yang berada di Papua juga perlu diperkuat.
Wagub NTT mendorong agar pemerintah bersama aparat keamanan melakukan langkah nyata untuk memberikan rasa aman kepada para ASN dan keluarganya. Pemerintah juga perlu hadir langsung menangani persoalan di lapangan, sehingga masyarakat tidak merasa ditinggalkan ketika menghadapi situasi yang sulit.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa aspirasi yang dibawa Wagub NTT tidak berhenti pada permintaan pemindahan ASN, tetapi juga mendorong adanya perlindungan nyata bagi ASN NTT yang masih menjalankan tugas di Papua.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya Pemprov NTT memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat dan ASN asal NTT mendapat perhatian di tingkat pemerintah pusat.
Wagub NTT secara langsung membawa aspirasi keluarga ASN kepada Kementerian PAN-RB agar persoalan tersebut memperoleh solusi yang konkret dan tetap sesuai aturan.
“Keselamatan ASN harus menjadi perhatian. Kita harus menempatkan diri pada posisi mereka yang sedang menghadapi situasi sulit,” menjadi semangat yang disampaikan Wagub NTT dalam pembahasan tersebut.
Bagi Pemprov NTT, Warga NTT yang bertugas di Papua tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi NTT. Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut keselamatan mereka, pemerintah daerah berkewajiban menyuarakan dan memperjuangkan solusi melalui jalur pemerintahan yang tersedia.
Selain persoalan keselamatan ASN, audiensi tersebut juga membahas penataan kelembagaan daerah serta kebutuhan formasi jabatan fungsional dokter jenjang Ahli Utama pada RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang dan RSJ Naimata Kupang.
Pertemuan dihadiri Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Nanik Murwati, SE., MA., Deputi SDM Aparatur Aba Subagja, S.Sos., M.AP., dan Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Abdul Hakim, S.Sos., M.Si.
Sementara Wakil Gubernur NTT didampingi oleh Sekretaris BKD Provinsi NTT Dra. Threse Ndolu Eoh, MA., serta Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta, Florida Taty Setyawati, ST.
