JAKARTA,GlobalFlores.com- Keselamatan Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bertugas di wilayah Papua menjadi perhatian serius Wakil Gubernur NTT.
Sebagaimana dilansir dari siaran pers biro administrasi Pemprov NTT menyatakan bahwa persoalan tersebut secara khusus dibawa dalam audiensi Wagub NTT, Jhoni Asadoma, bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Komjen Pol. (P) Drs. Purwadi Arianto, M.Si., di Kantor Kemenpan RB – Jakarta, pada Jumat (25/9/2026.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub NTT menyampaikan aspirasi keluarga sejumlah ASN asal Kabupaten Rote Ndao yang saat ini bertugas di wilayah Jayawijaya, Papua Pegunungan. Para keluarga menyampaikan kekhawatiran atas keselamatan anggota keluarga mereka setelah adanya ancaman dan teror yang mereka alami di tengah situasi konflik di Papua.
Bagi Wagub NTT, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut administrasi kepegawaian, tetapi menyangkut keselamatan dan perlindungan ASN sebagai warga negara.
Karena itu, permohonan mutasi tersebut diminta untuk segera ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
“Ini menyangkut keselamatan dan nyawa,” jelas Wagub Johni Asadoma.
Untuk diketahui terdapat 21 ASN asal Rote Ndao merupakan keluarga korban kebiadaban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengalami ancaman sehingga menjadi perhatian dalam permohonan tersebut. Mereka terdiri dari *7 orang PNS dan 14 orang PPPK* yang bertugas di wilayah Papua. Sebagian di antaranya telah mengabdi selama kurang lebih enam tahun.
Wagub NTT menyampaikan bahwa keluarga dan para ASN datang menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan solusi karena kondisi yang mereka hadapi telah menimbulkan kekhawatiran serius. Mereka meminta agar dapat dibantu untuk meninggalkan wilayah Papua dan kembali bekerja di daerah asal.
Keselamatan ASN Menjadi Prioritas
Dalam audiensi tersebut, Wagub NTT menempatkan keselamatan para ASN sebagai perhatian utama. Menurutnya, pemerintah harus hadir ketika terdapat warga dan aparatur negara yang berada dalam situasi yang mengancam keselamatan.
Di sisi lain, Wagub juga memahami bahwa proses pemindahan ASN tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Karena itu, ia mendorong adanya langkah konkret, terukur dan bertahap, dengan tetap mempertimbangkan kondisi di lapangan serta kebutuhan pelayanan pemerintahan.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar perlindungan terhadap ASN dapat dilakukan tanpa menimbulkan persoalan baru di daerah tempat mereka bertugas.
“Perlindungan terhadap ASN yang menghadapi ancaman harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah bersama aparat keamanan dan kementerian terkait,” ujar Wagub Johni.
Dalam konteks tersebut, persoalan ini tidak hanya disampaikan kepada Kementerian PAN-RB, tetapi akan dikoordinasikan bersama dengan TNI, Polri, Kementerian HAM dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh.
Wagub NTT menegaskan bahwa masyarakat yang berada dalam situasi rawan membutuhkan rasa aman dan kepastian bahwa pemerintah hadir melindungi mereka.
