Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ende Tegaskan Silpa Nihil Jangan Dimaknai Sebagai Keberhasilan Penyerapan Anggaran
ENDE,GlobalFlores.com- Berdasarkan struktur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dapat diproyeksikan bahwa Perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2026 berada pada posisi berimbang, setelah defisit sebesar Rp.63,81 miliar ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp.63,81 miliar.
Dengan demikian, secara struktur anggaran diperkirakan tidak terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 atau diproyeksikan nihil.
Namun demikian, Fraksi Partai Golongan Karya perlu menegaskan bahwa proyeksi SiLPA nihil tersebut jangan sampai dimaknai semata-mata sebagai keberhasilan penyerapan anggaran.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ende, Maria Margaretha Sigasare, S.E mengatakan hal itu saat membacakan PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD KABUPATEN ENDE TERHADAP NOTA KEUANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2026, Jumat (28/8/2026) di Gedung DPRD Kabupaten Ende.
Karena yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan output dan outcome yang nyata, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung pemulihan kondisi daerah, khususnya masyarakat yang terdampak bencana,ujar Wanita yang disapa Megy.
“Oleh karena itu, Fraksi Partai Golongan Karya meminta Pemerintah Daerah untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan belanja, meningkatkan kualitas pengelolaan PAD, memastikan efektivitas penggunaan SiLPA, serta memperkuat pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,”katanya.
Fraksi Partai Golongan Karya menegaskan bahwa Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2026 harus ditempatkan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah, khususnya dalam menghadapi situasi darurat bencana, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,ujar Megy.
Fraksi GOLKAR memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan melakukan penyesuaian belanja. Namun, peningkatan target pendapatan harus didasarkan pada potensi yang riil, terukur dan dapat dicapai, sedangkan setiap peningkatan belanja harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, prioritas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,ujar Megy.
“Kami juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan target
PAD, khususnya Retribusi Daerah, mengingat realisasi Semester I yang masih sangat rendah,”katanya.
Demikian pula terhadap pengalokasian Belanja Pegawai yang relatif besar, harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kemampuan fiskal daerah. Jangan sampai keterbatasan fiskal yang disampaikan Pemerintah dalam Nota Keuangan justru berhadapan dengan penganggaran yang kurang proporsional dan berpotensi mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan,ujar Megy. (rom)
