LABUAN BAJO,GlobalFlores.com- Berdasarkan laporan sementara, jumlah masyarakat terdampak gempa bumi di Flores tercatat sebanyak 3.839 jiwa, yang seluruhnya juga tercatat sebagai pengungsi.
Sementara itu, korban meninggal dunia tercatat 53 orang dan korban luka-luka sebanyak 110 orang.
Demikian siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Minggu (16/8/2026).
Dalam siaran pers itu menyatakan bahwa data tersebut masih dalam proses verifikasi dan akan terus diperbarui berdasarkan hasil pendataan di lapangan.
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Tercatat 159 rumah rusak berat, 47 rumah rusak sedang, dan 167 rumah rusak ringan.
Selain rumah masyarakat, kerusakan dilaporkan terjadi pada 36 fasilitas pendidikan, 211 fasilitas kesehatan, 11 fasilitas umum, lima rumah ibadah, dan enam gedung perkantoran.
“Pasca kejadian gempa dengan Magnitude 7,7 kemarin, hari ini masih banyak warga yang ketakutan dan memilih untuk tidur di luar rumah, antisipasi gempa susulan yang terus terjadi. Dan wilayah Flores bagian utara itu yang terdampak serius,”kata Gubernur Melki Laka Lena dalam rapat koordinasi Penanganan Gempa Flores yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan penanganan bencana gempa bumi di wilayah Flores berlangsung cepat, terpadu, dan tepat sasaran.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, serta jajaran Forkopimda NTT.
Pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap data korban dan kerusakan untuk memastikan penanganan serta bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah,ujar Gubernur.
Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati sejumlah langkah strategis penanganan bencana. Seluruh kabupaten yang terdampak diminta segera menetapkan status darurat kebencanaan dan mengaktifkan posko penanggulangan bencana tingkat kabupaten yang dipimpin langsung oleh bupati bersama Forkopimda.
Di tingkat nasional, pemerintah membentuk Posko Pendampingan Nasional (Pospenas) di Labuan Bajo dan Maumere. Para pejabat dan personel kementerian dan lembaga akan bergabung dalam posko tersebut sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk memperkuat koordinasi penanganan di lapangan. (*/rom)
