Opini

Pakai Barang Sitaan Oknum Polisi di  Polres Sikka Sewenang-Wenang

Oleh Marianus Gaharpung, SH, MS, Dosen FH Ubaya dan  Lawyer di Surabaya

Sungguh memalukan dan merendahkan martabat  Polri ketika ada oknum- oknum Polres Sikka diketahui memakai barang sitaan berupa 16 sepeda motor bodong (tanpa surat/identitas) untuk kepentingan pribadi.

Penyitaan sepeda motor  dilakukan oleh anggota Polres Sikka terhadap sebuah kendaraan truk yang mengangkut sejumlah motor yang diduga datangnya dari Jawa. Dalam penyitaan tersebut ditemukan 20 sepeda motor ada surat lengkap sedangkan 16 sepeda motor lainnya bodong.

Barang hasil sitaan  tersebut harusnya disimpan sebagai barang bukti untuk proses peradikan pidana justru oleh oknum Polres Sikka dipakai untuk kepentingan pribadi.

Penyidik, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 10/2010”), adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Itu artinya, anggota Polri  bertugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti adalah Pejabat Pengelola Barang Bukti (“PPBB”) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Perkapolri 10/2010.

PPBB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: (Pasal 11 Perkapolri 10/2010)

Pertama, menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik;

Kedua, mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti;

Ketiga, menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya;

Keempat, mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan atau kualitasnya;

Kelima, mengontrol barang bukti secara berkala atau periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti;

Keenam, mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik untuk dipinjam pakaikan kepada pemilik yang berhak.

Atas dasar Peraturan Kapolri tersebut, maka pemakaian barang sitaan oleh oknum oknum Polres Sikka jelas jelas tindakan diluar dari pada kewenangan yang diatur dalam peraturan Kapolri tersebut. Atau dengan kata lain tindakan oknum oknum Polres Sikka tersebut adalah sewenang- wenang.

Atas kejadian yang sungguh merendahkan institusi Polri, maka Propam Polda NTT segera panggil dan memeriksa Kapolres Sikka dan oknum- oknum Polres Sikka tersebut.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
WhatsApp

Adblock Detected

Nonaktifkan Ad Blocker untuk melanjutkan