JAKARTA,GlobalFlores.com – Status tenaga PPPK Paruh Waktu di tahun 2026 bersifat transisi. Pegawai PPPK memiliki peluang diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap tanpa tes ulang yang berat, melainkan melalui evaluasi kinerja yang didasari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan juga ketersediaan anggaran karena jika anggaran daerah sudah mencukupi untuk membayar gaji penuh.
Demikian siaran pers yang didapatkan dari Kemenpana RB, Kamis (1/1/2026).
Dalam siaran pers itu menyebutkan perbandingan ringkas
antara PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu.
PPPK Paruh Waktu
- NIP Resmi memiliki NIP
- Kemeja Putih dan celana atau rok hitam
- Masa Kontrak Umumnya 1 tahun (Dievaluasi tiap tahun)
- Jaminan Dapat BPJS dan Jaminan Hari Tua
PPPK Penuh Waktu
- NIP Resmi memiliki NIP
- Kemeja Putih (Senin-Rabu)
- Masa Kontrak 1 sampai dengan 5 tahun
- Paket lengkap tunjangan dan jaminan
Dalam siaran pers menyebutkan bahwa pemerintah secara resmi telah mengatur skema PPPK Paruh Waktu (Part-Time) sebagai solusi transisi bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK Penuh Waktu namun telah terdaftar dalam database BKN.
Mulai tahun 2026, perbedaan antara PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu akan semakin jelas terlihat dalam rincian berikut:
- Jam Kerja dan Fleksibilitas
Paruh Waktu: Memiliki jam kerja yang lebih fleksibel, umumnya berkisar 4 jam per hari atau sekitar 20 jam per minggu (disesuaikan dengan kebutuhan instansi).
Penuh Waktu: Mengikuti jam kerja standar ASN pada umumnya, yaitu 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.
- Rincian Gaji dan Tunjangan
Besaran gaji PPPK Paruh Waktu didasarkan pada prinsip pendapatan tidak boleh turun dari yang diterima saat masih menjadi honorer.
Gaji Pokok: Minimal setara dengan gaji honorer terakhir atau mengacu pada UMP dan UMK wilayah setempat. Estimasi berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp 3.000.000 (tergantung kemampuan fiskal daerah).
Tunjangan: PPPK Paruh Waktu tetap berhak atas jaminan sosial (BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan), namun tunjangan kinerja atau TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) biasanya diberikan secara proporsional atau lebih kecil dibanding PPPK penuh waktu.
- Kebijakan Mutasi Wajib (Mulai 2026)
Salah satu poin krusial adalah kebijakan mutasi wajib bagi PPPK Paruh Waktu yang akan diberlakukan efektif mulai 2026. Pegawai harus bersedia dipindahkan ke instansi lain jika formasi di tempat asal sudah penuh atau untuk mendukung pemerataan kualitas pelayanan publik nasional.
- Peluang “Upgrade” ke Penuh Waktu
Status paruh waktu ini dianggap sebagai “jembatan”. Mulai tahun 2026, PPPK Paruh Waktu yang memiliki kinerja baik dan memenuhi kualifikasi akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu apabila instansi tersebut membuka formasi baru atau tersedia anggaran yang mencukupi.
