Aliansi Terlibat Bersama Korban Geothermal Flores Minta Pemda Ngada Hentikan Proyek PLTP Mataloko
ENDE,GlobalFlores.com – Aliansi Terlibat Bersama Korban Geothermal Flores (Alter-BKGF) meminta kepada Pemda Ngada untuk menghentikan Proyek PLTP Mataloko dan semua proyek panas Bumi di Nage karena dinilai tidak melalui proses FPIC yang benar sehingga mengabaikan persetujuan dari masyarakat adat dan tidak memenuhi standar lingkungan hidup yang layak.
Demikian siaran pers yang diterima media GlobalFlores.com dari Ketua Advokasi Geotermal Keuskupan Agung Ende, RD Reginaldus Piperno, Senin (15/12/2025) di Ende.
Dalam siaran pers yang ditandatangani oleh P Felix Baghi SVD menyatakan di tengah situasi bencana nasional, yang telah merenggut ribuan nyawa warga Aceh karena banjir bandang di Sumatra sebagai akibat tambang ilegal dan penebangan hutan secara liar, banyak warga terluka, kehilangan rumah dan kerusakan lahan pertanian saat ini masih menyaksikan sikap Pemerintah Kabupaten Ngada yang bersinergi dengan pihak PLT Panas Bumi Mataloko untuk melanjutkan proyek panas bumi Daratei.
“Ini adalah sikap tanpa bela rasa, tanpa kepekaan terhadap bahaya bencana alam dan ancaman hak hidup warga,”tulisnya.
Sikap Pemda Ngada yang masih bersinergi dengan PLT Panas Bumi Daratei dipandang telah mengabaikan himbauan Gereja dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk menolak proyek-proyek tambang yang dibangun tanpa proses Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).
Aliansi juga berkeberatan dengan pihak PLT Daratei yang terus memaksakan kehendak mereka di tengah situasi nasional yang sedang berkabung.
Pemda Ngada telah mengabaikan kerusakan yang terjadi akibat proyek PLTP Mataloko, termasuk semburan di Turetogo, yang kini telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di masyarakat. Kami menuntut agar PLN bertanggung jawab untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi dan memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terkena dampak, tulis aliansi dalam siaran pers.
Dalam siaran per situ juga Aliansi menuntut untuk segera menghentikan proyek PLTP Mataloko dan semua proyek panas Bumi di Nage yang tidak melalui proses FPIC yang benar sehingga mengabaikan persetujuan dari masyarakat adat dan tidak memenuhi standar lingkungan hidup yang layak. Kami juga menuntut Pemerintah untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup daripada kepentingan ekonomi semata.
Aliansi juga menyatakan akan terus berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup, dan kami akan terus mengawasi tindakan Pemda Ngada dan pihak lain yang terkait dengan proyek PLTP Mataloko.
