Oleh: Rai Ati Racang Rak (Vinsensius Jeradu)
Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Manggarai Ende, Ende, Nusa Tenggara Timur
Ketika sebuah keputusan kecil di atas meja rapat menjatuhkan hati jutaan orang, itulah saat di mana administrasi berubah menjadi pengkhianatan. Ketika sepak bola, yang seharusnya mempersatukan, justru dijadikan alat sentralisme kekuasaan, maka ia tak lagi menjadi permainan rakyat, tapi panggung para elit. Inilah yang kami rasakan dari sudut kecil Indonesia yang disebut Ende.
Pembatalan sepihak hak tuan rumah ETMC 2025 oleh Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI NTT adalah peristiwa administratif yang mencederai martabat kolektif masyarakat. Alasan yang diberikan: efisiensi anggaran dan situasi Politik yang “tidak kondusif.”
Tapi bagi kami, masyarakat Ende, keputusan ini bukan sekadar administrasi. Ini adalah penolakan simbolik terhadap hak, sejarah, dan harga diri kami sebagai bagian dari republik dan dari komunitas sepak bola global.
Sepak Bola: Lebih dari Skor, Ini Soal Keadilan dan kebersamaan
Sepak bola, seperti kata Nelson Mandela, “punya kekuatan untuk menyatukan dunia.” Ia menembus batas budaya, bahasa, dan geografis. Tapi hanya jika permainan itu dijalankan dengan semangat keadilan. Di banyak negara berkembang, sepak bola menjadi jembatan antara pusat dan pinggiran.
Di tempat-tempat seperti Ende, ia bukan hanya olahraga, tapi ruang hidup, ruang impian, ruang afirmasi identitas. Maka ketika hak menyelenggarakan turnamen dicabut dengan dalih efisiensi, apa sebenarnya yang sedang dikorbankan? Anggaran? Atau rasa keadilan?
Efisiensi Tanpa Hati: Jalan Cepat ke Ketidakadilan
Jika setiap keputusan dalam dunia olahraga hanya bertumpu pada “efisiensi anggaran”, maka yang akan kita warisi bukanlah semangat sportivitas, tetapi ketimpangan struktural yang semakin menganga.
Dalam pola pikir semacam itu, kota-kota besar akan terus menjadi pusat, sementara daerah-daerah yang jauh dari sumbu kekuasaan akan perlahan terpinggirkan tak hanya secara administratif, tapi juga secara batin.
Kupang akan selalu menjadi tuan rumah, dan daerah seperti Ende hanya akan jadi penonton yang sabar menunggu giliran yang tak kunjung tiba. Maka, pertanyaan mendasarnya adalah: apa arti sebuah provinsi jika hanya satu kota yang dianggap layak, sementara yang lain dibungkam oleh dalih efisiensi?
Dalam konteks El Tari Memorial Cup (ETMC) 2025, keputusan sepihak PSSI NTT untuk membatalkan status tuan rumah dari Kabupaten Ende dengan alasan “biaya tinggi” dan “ketidakkondusifan” adalah refleksi menyakitkan dari kekuasaan yang terputus dari denyut nadi masyarakat.
Khusus soal efisiensi, mari kita lihat kenyataan di lapangan: Ende tidak berada di pinggir, melainkan di tengah Pulau Flores—sebuah posisi strategis yang secara geografis menguntungkan banyak tim.
Ia menjadi titik temu alami bagi tim-tim dari Flores Timur, Sikka, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Ruteng, dan Manggarai Barat.
Bahkan bagi tim dari Sumba seperti Waingapu atau Waikabubak, jalur laut ke Ende melalui Aimere atau pelabuhan lainnya jauh lebih murah dan terjangkau dibandingkan harus terbang ke Kupang dengan biaya tinggi. Ini fakta geografis, bukan opini emosional.
Yang kerap luput dari narasi pusat adalah kenyataan bahwa selama ini pun tim-tim dari Flores dan Sumba rela menanggung beban biaya tinggi ketika turnamen digelar di Kupang.
Namun mereka tidak mengeluh, karena mereka memahami nilai keadilan: kadang kami tuan rumah, kadang kami tamu, tapi kita semua bagian dari satu tubuh bernama NTT.
Maka, ketika Ende mendapat mandat sebagai tuan rumah dan telah bersiap secara matang, pembatalan secara sepihak bukan hanya memupus harapan, tapi juga menyinggung rasa hormat terhadap prinsip timbal balik yang menjadi fondasi solidaritas daerah.
Efisiensi tanpa hati adalah kekerasan yang halus. Ia tak memukul dengan tangan, tapi menghantam dengan sistem. Ia tak melukai dengan suara, tapi menyayat dengan pengabaian.
Dalam masyarakat yang berjuang membangun dari bawah, kekerasan semacam ini jauh lebih menghancurkan karena tidak terlihat, tetapi begitu terasa. Ketika prinsip efisiensi dijadikan alat untuk menyingkirkan hak yang telah disepakati secara demokratis, maka keadilan bukan hanya dilanggar, tetapi dijadikan bahan tawar-menawar di meja elite.
Ende tidak menolak efisiensi. Tapi efisiensi itu harus berpijak pada keadilan, bukan hanya kenyamanan logistik. Sebab sesungguhnya, kehadiran ETMC di Ende adalah momen rekonsiliasi antarwilayah, ruang perjumpaan antarbudaya, dan panggung afirmasi bagi talenta-talenta sepak bola dari pelosok yang kerap terlewat.
Di Stadion Marilonga Ende yang penuh sesak bahkan untuk turnamen antar kecamatan, kita menyaksikan gairah yang tulus yang tak dapat dibeli oleh biaya promosi atau pencitraan.
Dalam olahraga, sebagaimana dalam demokrasi, tidak ada daerah yang kecil atau besar, hanya ada yang diakui dan yang diabaikan.
Maka, keputusan untuk memindahkan ETMC dari Ende bukan sekadar soal logistik. Ia adalah keputusan simbolik—dan seperti semua simbol, ia membentuk kesadaran kolektif masyarakat tentang siapa yang dianggap penting, dan siapa yang bisa dikorbankan.
Sepak bola tidak boleh menjadi milik segelintir orang di pusat yang hanya menghitung angka di atas kertas, sementara masyarakat di luar pusat terus-menerus dihitung sebagai beban.
Sepak bola adalah bahasa rakyat. Ia hidup di antara teriakan penonton, lumpur lapangan kampung, dan tangan-tangan sukarelawan yang membersihkan stadion tanpa dibayar. Jika semangat itu mati demi kenyamanan beberapa elit, maka bukan hanya ETMC yang kehilangan makna, tetapi kita semua yang mencintai keadilan dalam olahraga.
Ende adalah simpul tengah dari NTTsecara geografis, historis, dan moral. Maka membiarkan ia disingkirkan atas nama efisiensi yang semu adalah bentuk pengingkaran terhadap makna sportivitas itu sendiri.
Yang dibutuhkan bukan pembatalan, tetapi keberanian untuk berdialog, untuk mendengar yang jauh, dan untuk merangkul yang selama ini dilupakan. Karena sepak bola yang adil bukan hanya soal skor, tapi soal siapa yang diberi ruang untuk bermain, bermimpi, dan dihargai.
🕊️ Kondisi Politik di Ende yang Dinilai Tidak Kondusif”: Fitnah Diam yang Memecah (Pembunuhan Karater Masyarakat Ende)
Lebih menyakitkan dari pembatalan itu sendiri adalah narasi bahwa Ende “tidak kondusif”. Ini bukan sekadar kalimat. Ini adalah stempel yang merendahkan martabat suatu wilayah, tanpa data, tanpa dialog, tanpa pembuktian.
Ende adalah tanah damai. Kami tidak sempurna, tapi kami terbuka. Kami bukan zona konflik. Kami adalah rumah dari banyak nilai luhur, dari sejarah Soekarno hingga semangat gotong royong orang kampung. Maka tuduhan semacam ini tidak hanya keliru, tapi juga mengancam tatanan sosial.
📣 Dari Pinggiran Kami Berseru: Rekonsiliasi, Bukan Rivalitas
Kami tidak menginginkan konflik. Kami tidak ingin memecah belah. Kami hanya ingin duduk dalam ruang dialog yang adil, mendengar dan didengarkan. Yang kami minta bukan hak istimewa, melainkan pengakuan atas kesetaraan sebagai bagian dari Nusa Tenggara Timur, sebagai anak dari republik ini, sebagai bagian dari komunitas sepak bola yang utuh.
Kami ingin mengingatkan: daerah bukan anak tiri. Jangan jadikan pusat sebagai satu-satunya poros putaran keputusan. Karena sepak bola yang benar adalah bola yang memantul di mana saja, bukan yang hanya menggelinding ke kantor pengurus.
📌 Tuntutan Moral, Bukan Ancaman Politik
Maka, tuntutan kami sederhana:
- Kembalikan hak tuan rumah ETMC 2025 ke Ende sebagaimana hasil keputusan kongres sebelumnya.
- Klarifikasi dan permintaan maaf atas tuduhan “tidak kondusif” yang menyakitkan.
- Ajak semua pihak duduk bersama dalam semangat rekonsiliasi, bukan rivalitas.
Ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang membangun ulang kepercayaan yang hampir runtuh.
✊ Penutup: Bola Damai, Bola Jujur, Bola Rakyat
Akhirnya, saya ingin mengatakan: Sepak bola adalah jalan damai. Tapi damai hanya bisa tercapai jika ada rasa adil. Kami tidak ingin melawan pusat, kami ingin berjalan bersama.
Kami tidak mengklaim lebih layak, kami hanya meminta jangan dilupakan. Jika hari ini sepak bola dipakai untuk mengecualikan, maka ia telah kehilangan makna. Tapi jika kita bisa kembali ke semangat awalnya olahraga untuk rakyat, untuk harapan, untuk rekonsiliasi maka dari Ende akan lahir bukan hanya pemain hebat, tapi masa depan olahraga yang sehat dan berkeadaban.
“Fair play is not just a slogan it’s a way to protect dignity, especially of the small, the far, and the forgotten.”
