Oleh, Pantaleon Jasri Aman, Mahasiswa FISIPOL, Prodi Ilmu Komunikasi,Universitas Tribhuwana Tunggadewi,Malang
PENDAHULUAN
Politik dinasti atau dinasti politik menunjukan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Bahkan kekuasaan politik itu bukan hanya sekedar fenomena politik saja, tetapi sudah menjadi budaya politik di Indonesia yang semakin menjamur diberbagai daerah,. Konsepnya adalah perilaku politik, strategi, orientasi politik kemudian menjadi budaya politik masyarakat Indonesia. Melihat potret dinasti politik di Indonesia sebagai suatu proses dalam regenerasi serta kontestasi politik untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam pertalian darah, perkawinan, atau berada dalam satu rumpun keluarga besar. Dinasti politik ini sudah berlangsung sejak zaman orde baru dengan keluaraga cendana sebagai bukti nyata bahwa dinasti politik dapat mempengaruhi Demokrasi Indonesia.
Pada masa reformasi, dinasti politik terus terjadi. Hal yang menjadi sorotan masyarakat saat ini ialah keluarga mantan Presiden Joko Widodo yang mana anaknya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution yang sekarang menduduki posisi strategis pemerintahan daerah ditambah pernikahan adiknya dengan ketua mahkamah konstitusi berhasil melengkapi kekuatan kekuasaan politik keluarga Joko Widodo.
Kekuasaan dinasti politik mengakar kuat di provinsi Banten yang dibentuk oleh chasan sochib kemudian naiknya ratu atut chosiyah menggurita hingga naiknya suami, anak, menantu, adik beserta keluaraga besar lainnya duduk dalam posisi eksekutif maupun legislatif DPD dan DPR.
Selain itu, ada sekitar 57 kepala daerah atau wakil kepala daerah, mempunyai hubungan keluarga atau kerabat pejabat lain. Mereka tersebar di 15 daerah provinsi, seperti; Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku.
1.Dinasti Politik di Indonesia: Definisi dan Contoh
Di Indonesia, dinasti politik umumnya merujuk pada situasi di mana posisi-posisi penting dalam pemerintahan atau legislatif dikuasai oleh anggota keluarga yang sama. Beberapa contoh yang sering disebut dalam konteks ini adalah:
1.Keluarga Soeharto:
Meskipun Soeharto (Presiden ke-2 RI) telah mengakhiri masa jabatannya pada tahun 1998, keluarga besar Soeharto tetap memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa anggota keluarga seperti Prabowo Subianto dan Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) aktif dalam politik Indonesia.
2.Keluarga Megawati Soekarnoputri:
Megawati Soekarnoputri, yang merupakan Presiden ke-5 Indonesia, berasal dari keluarga Soekarno, presiden pertama Indonesia. Keluarganya, termasuk anak-anak dan kerabat dekatnya, juga terlibat dalam dunia politik, dengan anak Megawati, yaitu Puan Maharani, memegang berbagai jabatan tinggi, termasuk Ketua DPR.
3 Keluarga Gus Dur:
Keluarga Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga menunjukkan keterlibatan politik yang signifikan, baik dalam pemerintahan maupun dalam dunia organisasi, seperti PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).
Fenomena ini tidak hanya terjadi pada level nasional, tetapi juga merembet ke tingkat daerah. Misalnya, sejumlah gubernur atau bupati di Indonesia berasal dari keluarga yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik.
2. Pengaruh Dinasti Politik terhadap Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Demokrasi ini mengedepankan keadilan sosial, musyawarah, dan mufakat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila dapat dilihat dari beberapa sisi:
A. Keterbatasan Akses Politik
Dinasti politik cenderung memusatkan kekuasaan pada keluarga atau kelompok tertentu, yang dapat membatasi peluang bagi individu atau kelompok lain untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam demokrasi yang ideal, setiap warga negara seharusnya memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, penyampaian aspirasi, maupun pengambilan keputusan.
Namun, ketika kekuasaan terpusat pada dinasti politik, ada kecenderungan bahwa jalur-jalur politik yang tersedia hanya terbuka bagi mereka yang dekat dengan keluarga atau kelompok tersebut. Ini dapat merusak prinsip kesetaraan dalam demokrasi.
B.Kelemahan dalam Proses Demokrasi
Salah satu prinsip penting dalam Demokrasi Pancasila adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan. Dinasti politik sering kali menyebabkan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pada akhirnya, sistem ini dapat mengarah pada pemerintahan oligarki yang lebih mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompok politik tertentu daripada kepentingan rakyat.
Pemerintahan yang didominasi oleh satu keluarga atau kelompok juga rentan terhadap korupsi dan nepotisme, karena kekuasaan cenderung diwariskan kepada anggota keluarga, yang mungkin tidak memiliki kapasitas atau niat yang sesuai dengan kebutuhan rakyat.
C. Pengaruh terhadap Pemilihan Umum
Dinasti politik dapat memengaruhi kualitas dan kemerdekaan pemilu. Di beberapa daerah, pengaruh dinasti politik cukup kuat sehingga masyarakat merasa terpaksa memilih kandidat yang didukung oleh keluarga atau kelompok yang berkuasa. Hal ini bisa menyebabkan pemilu yang tidak bebas dan adanya tekanan politik terhadap pemilih.
Dalam konteks Pancasila yang menekankan demokrasi yang adil dan beradab, adanya dominasi dinasti politik bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, yang seharusnya mengutamakan kebebasan dalam memilih pemimpin tanpa adanya intimidasi atau pengaruh kuat dari segelintir pihak.
D.Pembangunan Politik Yang Tidak Berkelanjutan
Dinasti politik cenderung mengutamakan keberlanjutan kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok, yang bisa saja menghambat regenerasi kepemimpinan yang berkualitas. Demokrasi Pancasila seharusnya menumbuhkan pemimpin-pemimpin baru yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen untuk memajukan negara, bukan hanya mempertahankan status quo.
Pemilihan pemimpin yang seharusnya berdasarkan pada kapabilitas dan visi yang relevan dengan perubahan zaman bisa tergantikan oleh kepentingan keluarga atau kelompok tertentu yang lebih mengutamakan mempertahankan kekuasaan daripada memajukan bangsa secara lebih luas.
3. Tantangan dan Harapan
Meskipun dinasti politik berpotensi mempengaruhi perkembangan demokrasi Pancasila secara negatif, terdapat pula upaya-upaya untuk mengurangi pengaruhnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sistem demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif. Beberapa langkah yang bisa ditempuh antara lain:
- Reformasi sistem politik untuk mengurangi potensi korupsi dan nepotisme.
- Penguatan partai politik yang tidak bergantung pada keluarga atau kelompok tertentu, serta mendorong kaderisasi yang lebih luas.
- Pendidikan politik untuk masyarakat agar lebih memahami pentingnya pemilihan pemimpin yang adil, berbasis pada visi dan misi, bukan semata-mata karena hubungan keluarga atau kelompok.
Selain itu, untuk menjaga semangat Pancasila, penting untuk selalu mengingat bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah untuk mufakat, yang menuntut keterlibatan aktif semua elemen masyarakat.
Kesimpulan
Dinasti politik di Indonesia memang memiliki dampak terhadap perkembangan demokrasi Pancasila. Meskipun dapat membawa keuntungan bagi beberapa kelompok tertentu, seperti stabilitas politik jangka pendek, namun pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan berkeadaban cenderung negatif. Untuk memastikan bahwa demokrasi Pancasila terus berkembang sesuai dengan prinsip-prinsipnya, perlu ada upaya untuk meminimalisir dominasi dinasti politik dan menciptakan sistem politik yang lebih terbuka, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat secara keseluruhan.
