MAUMERE, GlobalFlores.com – Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura) mengajak seluruh SKPD untuk menjalin kemitraan dengan instansi eksternal dan dapat membangun koordinasi yang efektif dengan kementerian, Lembaga dinas atau badan di Tingkat Provinsi.
Hal ini disampaikan juru bicara Partai Hanura, Antonius Bata dalam Pemandangan Umum Fraksi, Senin (20/11/2023) Ruangan Paripurna DPRD Sikka.
Anton menyampaikan bahwa SKPD harus mampu membangun koordinasi lebih aktif dengan semua stakeholder termasuk diantaranya kementerian dan lembaga dinas atau badan di Tingkat Provinsi, bahkan dengan pihak swasta sehingga menjadi solusi untuk mendukung program dan kegiatan yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari APBD Tahun 2024.
Dikatakan mencermati Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sikka tahun anggaran 2024 dan satu buah Rancangan Peraturan Daerah lainnya.
Oleh karena itu Fraksi Partai Hanurapun memberikan beberapa catatan diantaranya tentang pendapatan daerah dan belanja daerah.
Menurut Anton PAD perlu mendapat perhatian lebih terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak daerah dan restribusi daerah.
Sementara pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga perlu dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan optimalisasi potensi sumber daya.
Berdasarkan hasill peninjauan fraksi partai Hanura lanjut Anton, angaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.239.920. 111.450. sementara PAD memiliki komponen yang cukup berfariasi hal itub terlihat dari DAU dari pemerintah pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.066.378.546.000.
“Kami dari Fraksi Hanura mempertanyakan sejauh mana ketergantungan pada pendapatan transfer, khususnya DAU? Apa upaya konkrit untuk diversifikasi sumber pendapatan daerah,”kata Anton.
Sementara itu untuk anggaran belanja daerah yang mencapai RP 1.289.442.982.636, patut mendapat perhatian yang serius. Menurut Anton sebagian besar anggaran yaitu Rp 991.533.581.597 dialokasikan untuk belanja operasional.
Pertanyaannya, sejauh mana efektivitas dan efesiensi pengelolaan belanja operasional, khususnya dalam belanja pegawai .
Fraksi Hanura mempertanyakan apakah telah dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat Nian tana Sikka. Dikatakannya, belanja modal senilai Rp 70.820.940.270 menjadi titik terang dalam rangka mendukung pembangunan ddaerah.
“Bagaimana kita memastikan bahwa belanja modal akan memberikan hasil yang berkelanjutan dan berdampak poisitif bagi perkembangan daerah kita,”kata Anton.
Anton menambahkan bahwa pembiayaan daerah mengalami defisit APBD senilai Rp 49.522.871.186, patut dicermati.
“sumber daya ini diperoleh dari penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya,”kata Anton. (rel)
