MAUMERE, GlobalFlores.com – Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana BTT, di Badan Penanggulan Bencana Daerah ( BPBD) Direktur CV. Dwi Sartika Laurensius Gregorius alias A Hok, masih diperiksa untuk keterangan tambahan melengkapi BAP sebelumnya.
Dalam pemeriksaan tambahan itu A Hok langsung membayar kerugian negara atas pengadaan barang dan jasa senilai Rp 551 juta lebih.
Hal ini disampaikan kuasa hukum A Hok, Marianus Laka SH, Senin (20/2/2023) di Maumere, seusai melakukan pendampingan terhadap kliennya.
Saat melakukan pendampingan itu kliennya di cerca dengan 37 pertanyaan oleh jaksa. Kliennya itu kata Marianus, mengakui kesalahannya karena tidak melengkapi bukti kuitansi pembelajaan barang sesuai permintaan BPBD.
“Ini pemeriksaan tambahan, ada 37 pertanyaan yang disampaikan Jaksa, ini pertanyaan lanjutan dari BAP sebelumnya sebagai saksi. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan bagaimana pengeloaan keuangan, disuruh oleh siapa dan pencairannya bagaimana, dan apa –apa saja yang dikerjakannya,”jelas Marianus.
Marianus menambahkan, dari keterangan kliennya itu, pada prinsipnya semuanya atas perintah lisan Kalak BPBD ketika itu Muhammad Daeng Bakir. Selain perintah lisan RABnyapun juga di buat oleh Daeng Bakir.
Terkait dengan pengadaan barang oleh kliennya, Marianus mengaku bahwa kliennya menyerahkan barang namun tidak dilengkapi dengan kuitansi, atas kesalahan itu Marianus mengaku kliennya tetap bertanggungjawab. Kliennya ditetapkan sebagai tersangka, karena nota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit mencapai Rp 551. 021. 128.
“Ini termasuk kerugian negara, karena klien saya tidak dapat mempertanggungjawabkan nota-nota bon dari toko. Tadi juga klien saya sudah minta nota belanja dari beberapa toko sekaligus sebagai saksi yang dapat meringankannya,”kata Marianus.
Namun terkait Nota belanja tersebut, beberapa toko yang juga bisa sebagai saksi meringkan belum meberikan jawaban, dan patut diduga para saksi ini takut memberikan keterangan di hadapan jaksa. Jadi kerugian senilai Rp 551 lebih itu, karena Kliennya tidak dapat mempertanggungjawabkan fisik riil dengan nota belanja.
“Fisik riil ada namun pertanggungjawaban sesuai dengan administrasinya tidak ada. Klien saya juga mengakui tidak memiliki spesifikasi untuk pengadaan bahan makanan, karena kliennya hanya membidangi bagian ATK,”jelas Marianus.
Tahun 2021 lanjut Marianus, Kliennya sempat menolak untuk tidak melanjutkan pengadaan permakananan, namun Muhammad Daeng Bakir selaku Kalak ketika itu mengaku bahwa tidak ada perusahaan lain yang dapat membantu pengadaan permakananan di BPBD pada saat Covid 19 ketika itu.
Marianus menambahkan, walaupun A Hok sudah membayar kerugian negara, namun proses hukum tetap berjalan. Pembayaran itu sebagai salah satu bentuk untuk meringankan hukumannya.
A Hok pun tetap menjalani proses penahanannya.
“Dari kemarin-kemarin klie saya sudah siap mempertanggungjawabkan, bahkan tadi dia sudah menjelaskan kepada saya bahwa uang sudah siap lama, tetapi kepada siapa dia memberikan uang tersebut, “jelas Marianus.
Marianus berharap, karena pertanggungjawaban mengenai dana Covid 19 sesuai dengan aturan yaitu Sekretaris Daerah kabupaten Sikka. Marianus mencontohkan di Larantuka Sekda yang bertanggungjawab, mengapa di Maumere tidak dilakukan hal yang sama.
“Kami minta supaya Sekda Kabupaten Sikka atau orang lain diatas Daeng Bakir juga diperiksa sebagai orang yang bertanggungjawab di BPBD Sikka secara hukum. Soal penetapannya siapa tersangkanya itu urusan kejaksaan, tetapi dia harus diperiksa sebagai saksi.”ungkap Marianus. ( rel)
