Pegiat HAM Desak Kejagung Copot Kejari Sikka,Kenapa ?

MAUMERE, GlobalFlores.com – Lantaran tidak segera menuntaskan kasus korupsi dana BTT di Sikka, pegiat HAM melakukan aksi demo di Kantor Kejari Sikka, mereka mendesak Kejagung untuk segera mencopot Kejari Sikka, lantaran dianggap tidak mampu.
Hal ini disampaikan Siflan Angi saat berorasi di halaman Kantor Kejari Sikka, Senin (30/1/2023) di Maumere.
Siflan menduga adanya konspirasi kasus BTT pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka tahun 2021 yang menjadi temuan BPK RI perwakilan NTT.
Menurutnya, kasus yang seksi abnormal itu ditangani oleh Kejari Sikka pada masa Kajari Fahmi SH, yang dengan gayanya mengobrak-abrik dokumen BTT di Kantor BPBD dan Kantor Dinas keuangan kabupaten Sikka.
Masyarakat Sikkapun dihebohkan dengan kasus BTT ketika Fahmi melakukan aksinya menyita dokumen BTT. Sejumlah pihak yang bertanggungjawab dengan dana BTT, kemudian di panggil satu persatu, sedikit 6 hingga 8 orang.
Setelah dipanggi kata Siflan, semuanya diam membisu, yang ada hanya cibiran mosi tidak percaya terhadap kinerja Kajari Sikka Fahmi SH.
BTT belum tuntas lanjut Siflan, Fahmi sudah tuntas terlebih dahulu dengan dimutasikan ke kampung halamannya di Madura.
Fahmi pergi tinggalkan kasus BTT, dan Kejagungpun menguntus Kajari baru Fatoni Hatam SH.
Kejagung meyakinkan bahwa Fatoni merupakan salah satu andalan dari 10 orang pemburu koruptor, masyarakat Sikka tanpaknya mulai tersenyum, karena para koruptor uang negara di kabupaten Sikka sudah menjadi modus bahwa yang korban pasti bendahara, PPK dan kontraktor.
Sementara pejabat yang memerintahkan mencairkan uang negara tanpa prosedur lolos tidak tersentuh.
“Ini konspirasi kejahatan,inilah oknum pejabat sesungguhnya yang sesungguhnya penjahat,”kata Siflan.
Siflan juga menjelaskan bahwa sudah dua kali pegiat HAM kabupaten Sikka melakukkan audiens dengan Kajari Fatoni Hatam diruangan kerjanya.
Saat itu Fatoni dengan tegas dan meyakinkan bahwa setelah mempelajari dokumen maka yang menjadi tersangka banyak, tidak hanya 1 atau 2 orang tetapi lebih dari 5 orang, karena itu butuh waktu, dan masih menunggu hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara dari inspektorat propinsi.
“Inilah yang disampaikan Fatoni bahwa surat dari inspektorat propinsi belum ada. Kalau surat dari propinsi tidak ada lantas kasus ini diam, tidak dapat di proses? Kasus ini dianggap tidak ada kasus dan dana BTT dianggap tidak bermasalah,” kata Siflan.
Siflan kemudian terus berteriak, wahai inspektorat propinsi NTT, jangan berkonspirasi dengan pencuri uang negara. Terkutuklah kamu jika kamu berkonspirasi, uang rakyat, keringat rakyat, air mata rakyat, karma akan berlaku untuk anak cucu mu.
“Kamu merasa hukum tidak dapat menyentuhmu, karena antara kamu sudah bersetubuh dengan kejahatan uang rakyat Kabupaten Sikka,”kata Siflan.
Siflan juga mengajak seluruh stake holder untuk menyelamatkan uang negara dari para pencuri berdasi, karena yang korban hanyalah bendahara dan PPK. Siflan juga dengan tegas meminata Gubernur NTT untuk segera mencopot kepala inspektorat propinsi NTT, karena sudah 6 bulan surat permohonan dari Kejari Sikka untuk meminta mengeluarkan hasil kerugian negara dana BTT sejak bulan Agustus 2022 hingga akhir januari 2023 belum juga ada hasilnya.
“Ini ada apa kepala inspektorat propinsi NTT, ingat kalau konspirasi uang negara, uang rakyat Kabupaten Sikka maka terkutuklah anak cucumu disuatu saat nanti,”kata Siflan.
Kepada Kajari Sika Siflan juga mengingatkan untuk jangan hanya menunggu sampai kapan surat tersebut keluar, tetapi harus minta bila perlu harus dilakukan proses hukum kepala Inspketorat propinsi NTT, karena dinilai telah menghalang-halangi proses hukum kasus dana BTT Kabupaten Sikka.
Kalau Kajari Sikka tidak tegas meminta inspektorat propinsi mengeluarkan surat tersebut, maka segera tinggalkan kabupaten Sikka, karena sudah gagal memproses kasus dana BTT. Pegiat HAM Kabupaten Sikka lanjut Siflan juga meminta Kejagung untuk segera mencopot Kajari Sikka dan menggantikannya dengan Kajari baru yang tegas dan berani untuk meproses kasus pidana di Kabupaten Sikka secara transparant, akuntabel, profesional dan proporsional.
Terhadap tudingan para demonstran yang melakukan orasi dihalaman kantor Kejari Sikka itu, Kajari Sikka Fatoni Hatam SH dengan tagas menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada surat yang dikeluarkan oleh Inspektorat propinsi NTT, oleh karena itu Fatoni berjanji bahwa stafnya akan ke kupang Rabu (1/2/2023) untuk menemui langsung kepala Inspketorat Propinsi NTT.
“Sampai saat ini belum ada surat dari Inspektorat Propinsi NTT, karena itu hari Rabu tanggal F februari staf saya akan ke Kupang untuk bertemu langsung kepala inspektorat propinisi NTT,”kata Fatoni. ( rel )