MAUMERE,Global Flores.com – Ratusan mahasiswa yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI) dan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ( PMKRI) yang disebut Kelompok Cipayung Sikka melakukan aksi demo mendesak DPRD untuk menolak kenaikan BBM,Selasa (6/9/2022) di Maumere.
Dalam aksi tersebut Ketua PMKRI, Kesitologus Dami menyampaikan bahwa Cipayung Sikka menuntut agar pemerintah RI segera mencabut kembali kebijakan kenaikan harga BBM .
Dikatakannya bahwa pemerintah berdalih pencabutan subsidi BBM berdasarkan asumsi yang dibuat oleh kementerian keuangan atas harga Indonesia Crude Price ( ICP) saat ini berubah jauh dari asumsi awal sebesar 63 dolar AS per barel (RAPBN).
Salah seorang staf khusus di kementerian keuangan kata Kristo, menyatakan bahwa satu syarat agar tidak perlu dilakukan pemotongan subsidi BBM adalah kisaran harga ICP harus berkisar di harga 100 Dolas AS per barel.
Atas dasar itu lanjut Kristo Cipayung Sikka mencatat harga minyak menta baik WTI maupun Brent melonjak dan berada di kisaran 100 – 120 dolar AS perbarel selama Maret – Juli 2022 .
Namun sejak akhir Juli hingga awal September 2022 harga kedua minyak mentah mengalami tren penurunan di kisaran 80 hingga 100 dolar AS. Per barel.
“Jika kondisi ini terus berlanjut dan tidak terdapat lonjakan maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memotong subsidi BBM,”kata Kristo.
Ratusan mahasiswa itu diterima Wakil Ketua DPRD Sikka, Yoseph Karmianto Eri di pelataran Kantor DPRD Sikka.
Dihadapan Kelompok Cipayung Sikka Manto meminta tuntutan Cipayung Sikka diterima dan oleh 3 pimpinan DPRD bersama anggota akan menyurati pemerintah pusat sesuai dengan tuntutan Cipayung Sikka.
Tawaran itu ditantang Cipayung Sikka dengan tetap mendesak agar DPRD Sikka secara kelembagaan menandatangani surat penolakan kenaikan harga BBM dan segera dikirim ke pusat dalam waktu 1 x 24 jam.
“Segala tuntutan Cipayung untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar mencabut kenaikan harga BBM itu kami terima. Tapi hari ini pimpinan dan anggota DPRD lainnya tidak lengkap karena ada 9 fraksi di DPRD Sikka. Ini lembaga tentu keputusannya harus dilakukan secara kelembagaan,”kata Manto.
Tidak puas dengan alasan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD ini puluhan mahasiswa berupaya menerobos barisan polisi untuk melakukan penyegelan Kantor DPRD Sikka akibatnya terjadi kericuhan. ( rel )
