MAUMERE,GlobalFlores.com– Bantuan Tidak Terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kabupaten Sikka, juga diterima Sekda Sikka Afrin Parera dan sejumlah pejabat lainnya.
Hal ini diungkapkan Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kabupaten Sikka, MRL saat memberikan keterangan di depan Pansus DPRD Kabupaten Sikka, Kamis (16/6/2022).
“Dana BTT di BPBD Sikka ini juga diterima Sekda, Kepala Inspektorat, Kepala BPKAD dan Sekretaris BPKAD. Ini tidak sesuai dengan nomenklatur. Masa ada uang lelah, uang makan. Uang lelah apa jarang ke tempat karantina covid, lalu uang lelah apanya,”ungkap Bendahara BPBD Sikka, MRL saat di ruang sidang DPRD Sikka, Kamis (16/6/2022).
Adapun pejabat yang menerima uang lelah itu diantaranya Sekda Sikka, Afrin Parera, Kepala Inspektorat Germanus Goleng, Kepala BPKAD Sikka, Paul Prasetyo dan Sekretaris BPKAD, Putu Botha,ujar MRL.
Dalam keterangannya di depan Pansus DPRD Kabupaten Sikka, terhadap LHP BPK RI terkait Bantuan Tidak Terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD), MRL membeberkan, selain honor Covid sesuai SK Bupati, para pejabat tersebut juga menerima uang makan dan yang lelah setiap hari Rp 100.000, selama empat bulan terhitung sejak Juni hingga bulan September.
Sementara honor jalan terus selama satu tahun, yang setap bulannya masing –masing menerima Rp 500.000. total yang yang dibayar oleh bendahara BPBD untuk empat orang tersebut masing – masing senilai Rp 3.500.000 perbulan.
Yang menjadi pertanyaannya, uang lelah apa yang dilakukan oleh keempat orang tersebut, jarang datang ke karantina covid, lantas harus menerima uang lelah dan makan setiap harinya,ujar MRL
Akan sangat lebih tepat apabila uang lelah dan uang makan tersebut diberikan kepada sukarelawan yang setiap saat selalu ada di lokaksi baik siang maupun malam.
Penerimaan uang lelah dan uang makan itu diterima dan ditandatangani oleh Kepala BPBD Sikka, Muhammad Daeng Bakir, yang kemudian diserahkan kepada keempat orang tersebut.
Menurut MRL yang sering terjun langsung ke lokasi karantina covid atau ke lokasi bencana itu hanya bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo. Namun sebagai bupati yang rajin turun menemui pasien covid itu hanya diberi honor Rp 500.000 perbulan.
“Keempat orang ini tidak pernah lihat batang hidungnya di lokasi karantina, kalaupun ada itu cuman sesekali, lalu harus dibayar uang lelah, uang makan belum lagi uang pengedali. Yang mau dikendalikan apanya. Ini sungguh miris,”kata MRL.
MRL juga meminta pihak Kejaksaan Negeri Sikka, untuk segera memeriksa, Sekda, Kepala Inspektorat, Kepala BPKAD, dan Sekretaris BPKAD Sikka terkait dengan penerimaan dana BTT. Selain itu pihak Kejaksaan Negeri Sikka juga harus memeriksa Kepala BPBD, M. Daeng Bakir, sesuai dengan kuitansi yang ditandatanganinya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sikka, Yoseph Kirmianto Eri, S.Fil, menilai Kepala BPBD Sikka Muhammad Daeng Bakir itu orang yang nyata –nyata memanfaatkan dana BTT itu tidak sesuai prosedur dan nomenklatur. Bahkan menjual nama bupati untuk memanfaatkan dana BTT tersebut.
“Kalau Kepala BPBD itu orang yang memanfaatkan dana BPBD itu tidak sesuai prosedur dan nomenklatur. Bahkan menjual nama bupati, padahal bupati sendiri tidak tahu apa – apa. Karena itu MRL harus bongkar semua, bawa semua bukti-bukti kuitansi itu ke Kejaksaan Negeri Sikka,”kata pria yang disapa, Manto. ( rel )
