Oleh Marianus Gaharpung, Dosen F.H Ubaya Surabaya
Terawangan politik Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP dan partai- partai pengusung lainnya sudah menjatuhkan pilihan yang paling tepat terhadap Prof. Dr. H. Mahfud MD. Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo sebagai Capres.
Hal ini bukan tanpa maksud tetapi melalui kajian yang matang demi kesinambungan pembangunan ekonomi terutama penegakan hukum yang sudah mulai bergeliat melalui koridor yang benar selama kurang lebih 10 tahun kepemimpinan Jokowi Widodo dan Ma’ruf Amin.
Ketua Umum PDIP mengatakan Mahfud MD adalah pendekar hukum dan pemerhati wong cilik. Prof. Dr. H. Mahfud M.D, ahli hukum tata negara ini sudah sah menjadi cawapres mas Ganjar Pranomo.
Atas terpilihnya pria asal Sampang Madura Jawa Timur ini, publik khususnya di wilayah Jawa dan Madura mulai menganalisis bahwa hadirnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini sudah pasti akan “mencuri” suara NU/ PKB dari Ketua Umum PKB Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si cawapres dari Anis Baswedan. Atau dengan kata lain, Mahfud MD. akan “mengacaukan” kantong suara NU/PKB buat Cak Imin.
Padahal sejatinya bukan itu, justru main issue (isu utama) yang dijual PDIP dan partai pengusung adalah hal yang luar biasa penting buat anak anak bangsa saat ini dan terutama generasi mudah adalah persoalan serius mengenai peningkatan ekonomi serta penegakan hukum di republik ini yang sudah sangat parah.
Ibarat negara tanpa penguasa sebab korupsi dalam semua lini kehidupan seakan- akan “boleh” terjadi. Mulai pejabat tingkat pusat termasuk wakil rakyat sampai daerah bersama pihak swasta/korporasi beramai- ramai merampok kekayaan dan uang negara.
Hal inilah di mata PDIP dan partai pengusung menjadi “sentra point” terpilihnya guru besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bukan sekedar urusan suara NU/PKB pecah dengan adanya figur Mahfud MD.
Dengan latar belakang ilmu hukum yang sangat mumpuni diharapkan program penegakan hukum terutama dalam kaitan dengan perijinan investasi serta tindak pidana korupsi yang dilakukan institusi penegakan hukum betul betul obyektif konkrit dan adanya kepastian hukum.
Justru massa pemilih terbesar di luar Jawa dan Madura menyambut gembira ketika pria, asal Sampang Madura ini diumumkan sebagai cawapres. Karena, baru pertama kali cawapres yang berlatar belakang sarjana hukum, itu artinya ada harapan baru adanya upaya preventif dan represif dari negara yang terarah dan pasti soal penegakan hukum dalam semua aspek terutama tindak pidana korupsi yang selama ini jadi biang kerok perusak tatanan kehidupan ekonomi bangsa.
Dengan pengalaman di berbagai jabatan negara dan lembaga hukum, kematangan pria murah senyum ini sudah top jerr bersama mas Ganjar Pranowo.
Wapres 2024 Bukan “Ban Serep”
Demi meraih Indonesia “unggul” figur cawapres pilpres 2024, bukan sekedar pajangan belaka, apalagi hanya untuk memenuhi syarat pencalonan pilpres yang sekarang terlihat di depan mata publik dilakukan Partai Golkar yang sudah “makan garam” dalam dunia perpolitikan dengan gegap gempita mencalonkan putra sulung Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka cawapres Prabowo Subianto.
Jujur saja hal ini, menjadi buah bibir seantero warga jagat tanah air apa keistimewaan Walikota Solo ini sehingga pimpinan partai- partai besar begitu kepincut? Apakah sudah memikirkan secara matang dan komprehensif negara ini mau dibawa kemana?
Barangkali partai partai pengusung capres cawapres Anis Imin, Prabowo dan Gibran sudah memikirkan secara matang. Karena ini urusan “dapur” politik masing- masing tetapi bagi PDIP sebagai partai yang menjadikan Joko Widodo sebagai presiden dua periode sangat berharap semua “jerih payah” yang sudah dibuat Joko Widodo akan tidak menjadi sia- sia jika dilanjutkan oleh capres dan cawapres 2024 yang memiliki kualifikasi demi meraih Indonesia unggul.
Atas hal yang demikian ini, maka peran cawapres di tangan Mahfud MD sangat strategis khusus masalah hukum, investasi serta perekonomian kaitannya dengan dunia bisnis internasional. Kondisi sepuluh atau lima belas tahun kemarin, peran wakil presiden barangkali “pajangan” saja tetapi ke depannya peran wapres sangat strategis dalam memberikan analisis hukum serta perekonomian Indonesia kaitan dengan perdagangan internasional.
Problematika akut bangsa ini adalah soal penegakan hukum. Praktik penegakan hukum masih sangat terasa tebang pilih, oknum pejabat pemerintahan dan swasta masih sangat masif mulai pusat sampai daerah dalam korupsi, mafia bisnis merampok sumber daya alam sungguh luar biasa. Untuk hal- hal yang demikian ini, oleh PDIP dan partai- partai pengusung melihat figur wapres bukan sekedar “ban serep” tetapi
harus menjadi “dwitunggal” bersama presiden terpilih 2024 agar mampu meraih Indonesia unggul sebagaimana cita cita bersama bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, figur Mahfud MD. komplit sebagai calon wakil presiden bersama Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Tinggal pengaturan soal kewenangan yang jelas antara presiden dan wakil presiden jika terpilih nanti. Pemerintahan Joko Widodo, selama sepuluh sudah “on track” meletakkan dasar dan arah pembangunan ekonomi sosial bangsa ke depan.
Sangat disesalkan jika pelanjut Joko Widodo dan Ma’ruf Amin nanti tidak seimara visi misinya.
Mahfud M D, pilihan cawapres dari PDIP dan partai koalisinya, sangat mungkin menaikkan elektabilitas suara pemilih Ganjar Mahfud luar biasa khusus wilayah luar Jawa dan Madura pada pilpres 2024. Viva Ganjar -Mahfud, Viva Indonesia unggul.
