KUPANG,GlobalFlores.com-Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT Tahun Anggaran 2025 mengungkapkan bahwa persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 17,50 persen, menurun 1,10 persen poin terhadap Maret 2025 dan menurun 1,52 persen poin terhadap September 2024.
“Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 1,03 juta orang, menurun 57,09 ribu orang terhadap Maret 2025 dan menurun 76,24 ribu orang terhadap September 2024,” kata Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat menyampaikan LKPJ T.A 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (26/3/2026).
Gubernur Melki dalam LKPJ tersebut mengatakan capaian indikator makro pembangunan daerah Tahun 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencatatkan progres yang menjanjikan.
Terdapat pertumbuhan positif di berbagai sektor diantaranya, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, hingga penurunan angka pengangguran,ujar Gubernur Melki.
“IPM Provinsi NTT Tahun 2025 sebesar 69,89 poin, meningkat 0,75 poin (1,08 persen ) dari tahun 2024. Peningkatan IPM 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak,”kata Gubernur.
Gubernur Melki mengatakan bahwa pada November 2025 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan 0,21 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2025 dan turun 0,7 persen poin dibanding pada Februari 2024.
Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi NTT triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 5,34 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 (y-on-y).
“Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan yaitu sebesar 20,35 persen. Selain itu, komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 26,92 persen,” katanya.
”Pemerintah Provinsi NTT menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sepanjang Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan dinamika pembangunan,”kata Gubernur.
Dengan adanya kebijakan penyesuaian fiskal nasional dan pengendalian defisit APBN, sebagian besar daerah mengalami penurunan ruang fiskal daerah. Kendati demikian, kondisi ini harus jadi momentum memperbaiki tata kelola keuangan dan mendorong penguatan kemandirian fiskal,”ujarnya.
Ia menegaskan, berbagai terobosan juga sudah dilakukan seperti digitalisasi pembayaran dan retribusi daerah serta pemberlakuan promo keringanan pajak kendaraan.
Upaya-upaya ini diharapkan bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pelayanan dan meminimalisir potensi kebocoran,ujar Gubernur Melki. (rom)
