MAUMERE,GlobalFlores.com-Terkait transaksi jual beli tanah untuk pembangunan sekolah pendidikan anak usia dini ( Paud) di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, yang berlokasi di Nawangete, Pemilik tanah Agustinus Nurak, mendapat telepon oleh anggota BPD Desa Ladogahar bahwa tanah tersebut telah dijual lagi oleh kakaknya, Muhamad T alias Hubertus Karlince.
Hal ini disampaikan kuasa hukum Agustinus Nurak, Viktor Nekur S.H, Kamis (4/1/2024) di Maumere.
Menurut Viktor, setelah terjadi transaksi jual beli, Agustinus Nurak sempat menanyakan harga tanah yang dijual kakaknya itu, lalu siapa yang membayarnya.
Menjawabi pertanyaan kliennya itu Viktor menjelaskan kalau itu adalah kewenangan kakaknya. Dan Viktor mengaku hanya menunggu bukti hukum di pengadilan.
“Kami hanya butuh pembuktian di pengadian. Namun klien kami berkeberatan bahwa mau jual berapapun ia tetap tidak menjualnya, karena tanah tersebut sudah dibeli dari kakaknya,”kata Viktor.
Kepada anggota BPD Desa Ladogahar kata Viktor, kliennya Agustinus Nurak sudah menegaskan berulang-ulang untuk tidak menjual tanah yang sudah dibelinya iitu, bahkan Agus sendiri sudah menjelaskan melalui WA kepada Kepala Desa Ladogahar, BPD, dan masyarakat desa Ladogahar untuk tidak melakukan aktivitas apapun diatas tanah tersebut.
“Klien saya sudah menyampaikan kepada kepala desa, BPD dan masyarakat Desa Ladogahar untuk tidak boleh melakukan aktivitas apapun diatas tanah tersebut. Tetapi kenapa masih tetap dibangun Paud diatas tanah tersebut,”kata Viktor.
Viktor menambahkan jika menghargai bahwa ini negara hukum, semestinya menghargai hak milik orang lain. Kenapa negara menggunakan istilah ganti untung, atau negara menggunakan istilah pembebasan laha, hal itu berarti negara menghargai adanya hak milik orang lain,sehingga digunakan istilah pembebasan.
Karena adanya transaksi jual beli dihadapan kepala desa tahun 2008 ,Viktor tidak ingin mendengar bahwa tidak adanya bukti atau dokumen transaksi jual beli, karena secara defakto Viktor telah mengantongi semua dokumen jual beli tersebut yang tertulis jelas nama Kepala Desa,Antiolus Ante.
Jika benar tidak adanya dokumen transaksi jual beli sesuai versi kepala desa, maka kepala desa harus melaporkan adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan kliennya terhadap pemerintah desa.
Viktor bahkan menunggu kapan kepala desa melaporkan pemalsuan dokumen itu.
“Klien saya mengantongi surat-suratnya, kenapa ada cerita bahwa tidak ada berkas jual beli, jangan salahkan klien saya dong, ini klien saya sudah beli,”kata Viktor. ( rel )
