ENDE,GlobalFlores.com-Bupati Ende,Yosef Benediktus Badeoda,S.H M.H,merasa heran dan aneh bahwa di Kabupaten Ende pada tahun 2024 lalu,Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil karena tidak memenuhi target namun yang terjadi justru gaji dan tunjangan DPRD Kabupaten Ende justru besar.
Bupati Yosef atau yang dikenal dengan panggilan Tote, mengatakan karena PAD kecil dan untuk membayar gaji berikut tunjungan DPRD Kabupaten Ende maka terpaksa diambil dari pos lain yang mana semestinya pos anggaran untuk belanja modal malahan diambil untuk belanja pegawai dan saat itu terjadi utang.
“Iya utang karena bayar gaji mereka. Bayar pokir mereka. Ini yang bahaya nih PAD sudah kecil bayar pokir juga. Dipaksa bayar pokir. Dana yang bayar dipergunakan untuk bayar pokir. Pokir tuh seharusnya dihapus. Karena di tahun 2024 PAD kecil semestinya pokir hapus tetapi ini tidak pokir dipaksa akhirnya berhutang,”kata Bupati Yosef dalam keterangan persnya kepada para wartawan di Rumah Jabatan Bupati Ende,Sabtu (29/3/2025).
Bahkan di tahun 2025 ini menurut Bupati Yosef Tote telah terjadi pengeluaran yang cukup besar dan terjadi ketimpangan antara unsur pemerintah dan DPRD Kabupaten Ende.
“ Ini 4 bulan DPRD sudah Rp 4 Miliar sedangkan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda Rp 100 Juta lebih. Beda jauh. Kalau 4 Bulan Rp 4 Miliar maka 12 Bulan berarti Rp 12 Miliar. Itu baru gaji belum pokir. Parbedaan yang besar antara Pemda dan DPRD,”kata Bupati Yosef.
Bupati Yosef mengatakan untuk saat ini pihaknya menghadapi kesulitan untuk membayar gaji DPRD karena untuk membayar gaji DPRD Kabupaten Ende harus dari PAD sementara PAD tidak mencapai target.
“Bayar gaji DPRD pakai PAD. Kalau dapatnya hanya Rp 22 Miliar. Tidak sanggup itu. Tahun ini berat. Ada utang. Mau bayar pakai apa,”katanya.
Terhadap berbagai kenyataan yang ada seperti utang Bupati Yosef mengatakan bahwa sebagai pemerintah pihaknya mengakui hal tersebut namun tidak untuk pertanggungjawaban hukum.
“Kita tidak bisa menghindar. Kalau berpikir dari pemerintah daerah utang memang harus dibayar tetapi pertanggungjawaban hukum saya tidak mau. Pertanggungjawaban hukum orang sebelumnya juga termasuk DPRDnya juga,”ujarnya.
Berkaca dari kejadian sebelumnya ujar Bupati Tote maka dirinya tidak mau masuk pada lubang yang sama.
Oleh karena itu PAD harus digenjot seperti perbaikan pasar dan perbaiki semua untuk meningkatkan PAD karena kalau tidak bisa, jatuh juga seperti sebelumnya.
Bayangkan untuk bayar gaji Bupati dan Wakil Bupati selama 4 bulan hanya Rp 150 Juta sedangkan untuk DPRD mencapai Rp 4 Miliar. Gaji dan tunjangan untuk DPRD besar sekali. Kita harus genjot PAD untuk membayar gaji DPRD.
“Saya sudah katakan kepada Wakil Bupati kalau PAD kita kecil saya tidak mau ambil dari dana yang lain. Itu salah. Kalau kita lakukan berarti sama seperti yang lalu. Masuk ke lubang yang sama. Dimana ketika PAD tidak mencapai target maka ambil uang orang bayar gaji. Saya tidak mau itu,”kata Bupati Yosef.
“Saya akan lihat kas setiap hari saldonya bagaimana. Kalau dulu ambil telepon ya bayar tetapi sekarang saya tidak mau. Bikin nota dinas,”tambahnya.
“Karena anak-anak buah kita dipaksa orang, mau dia. Jangan dipaksa orang mau bayar. Karena kalau mau bayar pakai nota dinas persetujuan,”kata Bupati Yosef.
