Regional

RDP Terkait Pemotongan  Sertifikasi Guru Di Sikka,  Para Pelaku Saling Mengelak

MAUMERE, GlobalFlores.com – Rapat Dengar Pendapat  (RDP) di DPRD Sikka, terkait  penggelapan sertifkasi guru di kabupaten Sikka  para pelaku saling mengelak  dari tanggungjawab.

Para pelaku itu diantaranya, mantan kepala dinas PKO Yoseph Heriyanto Vandiron Sales yang akrab dipanggil  Heri Sales,  bendahara PKO Irma dan Operator PKO Iswadi.

RDP yang dipimpin Ketua DPRD Sikka, Donatus David, Jumat (2/7/2023) di DPRD Sikka  ini  menyita waktu hingga  pukul. 19.30 wita.

Dalam RDP itu juga dihadiri  puluhan  guru yang memenuhi ruangan sidang  utama DPRD Sikka. Sejumlah anggota DPRD yang mengikuti  RDP tersebut mendesak agar ketiga pelaku tersebut harus  bertanggung jawab, dan meminta agar segera membayar kembali uang sertifikasi guru yang mencapai Rp 642 juta.

Ketiga pelaku oleh pimpinan sidang Donatus David diminta untuk memberikan keterangan  terkait dengan pemotongan  uang sertifikasi guru tersebut.

Namun  baik mantan kepala  Dinas PKO  Heri Sales,   Irma dan  Iswadi,   masing-masing tampaknya saling menuding  satu sama lainnya.

Heri Sales dalam keterangannya, menjelaskan bahwa adanya pemotongan   uang sertifikasi guru itu  setelah mendapat telpon dari para guru yang menanya adanya pemotongan  tersebut.

“Adanya pemotongan sertifikasi guru oleh operator baru terbongkar setelah saya mendapat telpon dari guru yang menanyakan alasan  pemotongan uang sertifikasi guru tersebut. Saya kaget dan saya panggil bendahara untuk menjelaskan  alasan  pemotongan uang sertifikasi  itu,”kata  Heri.

Heri menambahkan bahwa, Irma selaku bendahara dan Iswadi selaku operator  sudah dipanggil dan menanyakan alasan pemotongan uang sertifikasi guru tersebut.

Dihadapan Kepala Dinas PKO, Iswadi juga mengaku kesalahannya telah melakukan pemotongan uang sertifkasi guru.

Atas pengakuan Iswadi ini, Heri selaku kepala dinas  kemudian meminta Iswadi untuk membuat pernyataan pembayaran uang sertifkasi guru tersebut.

Heri juga mengaku tidak pernah menerima uang sertifikasi guru  itu, bahkan  Irma selaku bendahara di marahinya lantaran memberikan uang tersebut kepada Iswadi untuk dipotong. 

Menurut Heri pemotongan uang sertifikasi guru itu diketahui untuk dibayarkan kepada  KSP Nasari Senilai Rp 642.159.326, sesuai kerja sama antara Dinas PKO dengan KSP Nasari.

“Setelah  saya mendapat telpon dari gauru-guru, saya langsung panggil bendahara untuk menanyakan apakah benar adanya pemotongan itu seperti yang disampaikan para guru. Ketika itu Irma selaku bendahara mengakui adanya pemotongan itu,”kata  Heri.

Sementara itu Iswadi dihadapan  anggota DPRD Sikka dan puluhan para guru, mengakui adanya pemotongan  uang sertifikasi guru sebanyak dua kali.

Pemotongan gaji pada tahap pertama diserahkan kepada Heri Sales  di kediamannya, dan pemotongan kedua diserahkan kepada Heri di Kantor Dinas PKO.

 Penyerahan uang sertifikasi guru  kepada Heri di kediamannya itu senilai Rp 250 juta, Iswadi mendapat   tip senilai Rp 25 juta dan penyerahan kedua dikantor PKO senilai Rp 392 juta mendapatkan tip senilai Rp 27 juta oleh Heri Sales selaku Kepala Dinas PKO.

Atas uang yang telah diterimanya dari Heri itu, Iswadi mengaku akan membayarnya kembali sebesar yang diterimanya.  Jika itu harus diproses hukum Iswadipun mengaku siap menghadapi proses hukum juga.

“Uang sertifikasi guru ini memang benar dipotong untuk KSP Nasari  sesuai dengan perintah Kadis.  Awalnya saya menolak, tetapi pak  Heri bilang  aman saja.  Karena aman maka saya potong,  besarnya sesuai permintaan kadis. Setelah  dipotong uang tersebut saya antar kerumahnya dan saya di kasih Rp 25 juta. Kali yang kedua saya serahkan di kantor, dan saya di kasih lagi tip sebesar Rp 27 juta,”kata  Iswadi.

Hal senda juga disampaikan Irma selaku bendahara  bahwa pemotongan uang sertifikasi guru tersebut yang ditulisnya melalui cek sesuai perinatah Heri Sales selaku kepala dinas PKO.

Menurut Irma setelah menerima uang sertifikasi guru tersebut,  langsung diserahkan kepada Iswadi selaku operator untuk dipotong sebanyak 810 orang guru.  Hal itu lanjut Irma  karena data guru yang uang sertifikasinya dipotong hanya  Iswadi yang mengetahuinya.

“Setelah saya terima uang saya serahkan kepada Iswadi  untuk dipotong karena data guru ada padanya.   Saya mengeluarkan uang sesuai perintah Pak Heri Sales sebagai kepala dinas,”kata Irma.

Heri Sales, Irma, dan Iswadi ketiganya saling menuding dan tidak mau bertanggungjawab.

Oleh karena itu pimpinan DPRD Sikka dan seluruh anggota DPRD yang mengikuti RDP tersebut, terus mendesak untuk segera membayar  uang sertifikasi guru yang telah di potong tersebut, dan batas waktu hingga tanggal 10 Agustus 2023.

“Karena kalian saling mengelak dan tidak mau jujur dan tidak bertanggungjawab  maka kami rekomendasikan agar  tiga orang  yakni Heri  Sales, Irma dan Iswadi  harus  membayar semua pemotongan itu, batas waktu sampai tanggal 10 Agustus yang akan datang,”kata David. ( rel )

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
WhatsApp

Adblock Detected

Nonaktifkan Ad Blocker untuk melanjutkan