Wakil ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengungkapkan banyak yang mengeluh soal penetapan nilai ambang batas penerimaan PPPK.
Lantaran nilai ambang batas dianggap terlalu tinggi, banyak pelamar atau honorer yang tidak lolos passing grade sehingga perlu kembali bersaing untuk mendapatkan formasi PPPK di tahun berikutnya.
Sulitnya lolos passing grade pada seleksi PPPK dan formasi yang terbatas membuat banyak honorer menjadi kurang beruntung dengan kesempatan yang diberikan.
Kondisi ini tentu membuat tenaga honorer yang sudah lama mengabdi menjadi keberatan bersaing dengan non ASN lain yang lebih muda dari segi usia, namun bisa lebih mudah lolos.
Maka dari itu, Komisi II DPR meminta agar Kementerian PANRB bisa menyelesaikan tenaga honorer dengan jalan terbaik.
Komisi II DPR RI selama ini telah mendesak Kemenpan RB agar tidak gegabah menyelesaikan soal yang satu ini,” ujar Yanuar sebagaimana dikutip dari Antara.
Ia melanjutkan, “Sebab, dampaknya cukup besar pada stabilitas birokrasi bila salah terapi penyelesaiannya.”
Sebelumnya, Junimart Girsang juga meminta agar tenaga honorer segera diangkat menjadi PPPK sebelum tenggat waktu penghapusan yakni pada 28 November 2023.
Menurutnya, pengangkatan honorer menjadi PPPK sifatnya otomatis bagi seluruh tenaga honorer tanpa ada pengecualian khusus yang menjadi syarat. Hal ini karena para tenaga honorer memiliki hak yang sama untuk diangkat menjadi PPPK.
Meski begitu pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK tetap wewenang dan dilakukan oleh Kementerian PANRB yang hingga kini masih mencari jalan tengah terbaik.*
