MAUMERE, GlobalFlores.com – Sebanyak 35 anggota DPRD Sikka diduga menghabiskan dana senilai Rp 600 lebih untuk melakukan kaji banding di beberapa daerah diantaranya DKI Jakarta dan Kota Madya Bekasi serta Kota Madya Kupang dam Kabupaten Bekasi juga Kabupaten Kupang.
Dana tersebut ternyata bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Kabupaten Sikka.
Perjalanan 35 anggota DPR dan sejumlah pendamping itu terjadi, Selasa (9/8/2022) di Maumere.
Menyikapi kejadian tersebut,dosen Universitas Surabaya (Ubaya) sekaligus pakar hukum yang juga adalah putra daerah Kabupaten Sikka, Marianus Gaharpung SH, menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk 35 anggota DPRD Sikka bersama para pendamping yang menghabiskan ratusan juta itu dinilai tidak rasional, apa lagi setiap anggota DPRD mendapat tambah dana Rp 10 juta perorang.
“Dana yang digunakan untuk melakukan kaji banding itu sangat besar. Saya mau katakan anggota DPRD Sikka pergi ke sana untuk apa dan hasilnya kita juga belum tahu,”kata Marianus.
Menurut Marianus, kalau untuk melakukan kaji banding semestinya tidak perlu membawa uang, kalau hanya untuk mencari informasi. Karena itu kalau setiap anggota DPRD harus membawa uang belasan juta rupiah.
“Jika ke Jakarta dan Surabaya atau kemana saja untuk mencari informasi yang ada pada dinas pemerintah, tidak perlu membawa uang untuk mereka karena itu pertanyaannya uang sebesar itu untuk apa,”kata Marianus.
“Kesana pun kita tidak perlu bawa uang, kalau kita mau cari informasi, kita tidak perlu beri uang untuk orang. Jadi bagi saya sangat besar karena apa, kita mau ke Jakarta, Surabaya atau kemana saja itu kita mau mencari informasi di dinas pemerintah, jadi kita tidak perlu bawa mereka uang. Jadi ini uang untuk apa segini besar,”kata Marianus.
Marianus menambahkan bahwa situasi negara atau daerah yang sulit saat ini dimana DPRD selalu meminta kepada pemerintah untuk melakukan penghematan, namun di satu sisi anggota DPRD malah “berupaya” untuk menghabiskan dana sebesar itu hanya untuk kaji banding.
“Bagi saya, biaya kaji banding yang mencapai ratusan juta itu sangat tidak masuk akal bahkan seperti “menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, karena mendesak pemerintah melakukan penghematan sementara DPR sendiri justru menghambur-hamburkan uang,”kata Marianus.
Sementara itu sekretaris DPRD Sikka Heriantje Sadipun ketika dikonfirmasi wartawan, mengaku perjalanan 35 anggota DPRD Sikka untuk melakukan kaji banding itu menggunakan dana sedikitnya Rp 400 –an juta diluar tiket dan para pendamping.
Dikatakannya, perjalanan untuk melakukan kaji banding itu dibagi dalam tiga kelompok, diantaranya kelompok komisi satu di propinsi DKI Jakarta dengan materi penyelenggaraan Mall pelayanan publik, komisi dua di Kota Madya Bekasi dan Kota Madya Kupang dengan materi pengelolaan sampah, sedangkan untuk komisi tiga di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Klungkung dengan materi kurikulum pendidikan berbasis lokal.
“Untuk kegiatan kaji banding yang dilakukan 35 anggota DPR ini dibagai dalam tiga kelompk masing – masing komisi I, komisi II dan komisi III, dengan tujuan yang berbeda ada yang di Jakarta dan Bekasi juga Kupang dan Klungkung,”kata Heriantje. (rel)
