Golkar Berharap Kementrian PUPR Prioritaskan Jalan Nasional Wilayah IV
ENDE,Global Flores.Com–Ketua Satgas Anti Korupsi Partai Golkar DPD I Prov. NTT, Kasimirus Bara Bheri berharap agar kementrian PUPR prioritaskan pembangunan jalan nasional NTT wilayah IV.
Kepada Global Flores.Com di Ende, Sabtu (27/11/2021) pria yang akrab dipanggil Cesar mengatakan hal ini penting karena lintasan jalan diwilayah tersebut rawan bencana.
Dibeberapa titik di lintasan jalan tersebut katanya rawan longsor yang menyebabkan badan jalan terputus juga badan jalan tertutup material longsoran.
Selain itu mesti menjadi komitmen yang perlu diwujudkan adalah membangun jalan yang menjadi tanggungjawab Kementrian agar sesuai standar jalan nasional. Seperti lebar badan jalan baik di jalan lurus dan tikungan,ujar Cesar.
Ditambahkannya selama ini PJN Wilayah NTT dalam hal ini PJN Wilayah IV telah melakukan kerja – kerja maksimal. Banyak hal ya g sudah dilakukan tetapi faktor alam membuat perhatian dan penanganannya harus lebih serius lagi seperti besaran dana dan lain lain.
Kasimirus juga yakin kalau Kementrian PUPR sangat terbantu dengan adanya PJN Wilayah NTT terlebih PJN Wilayah IV karena mempermudah eksekusi pekerjaan jalan.
Figur – figur yang bekerja pada kedua struktur tersebut sungguh mumpuni. Mereka begitu aktif dalam melakukan survei dan pengecekan jalan. Apalagi pada saat bencana jalan putus dan longsor menutupi badan jalan. Kesan publik memang cepat tanggap dan penuh tanggungjawab.
Minta BP2JN berkoordinasi.
Tentang kontraktor pelaksana sangat diharapkan betul – betul merekam jejak kerja. Oleh karena itu sebelum menentukan siapa kontraktor pelaksana yang menjadi rekanan sangat diharapkan BP2JK membangun komunikasi dan kerja sama dgn PPK Kasatker dan Kepala Balai BPJN.
Identifikasi tentang rekanan menjadi penting karena jangan sampai dikemudian hari munculkan soal kwalitas pekerjaan yang hasilnya minim kwalitas bahkan buruk.
Karena jika ini terjadi maka jelas – jelas indikasi kuat adanya dugaan tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu mencari rekanan yang kemungkinan besar bebas dari persoalan hukum.
Jika dalam pelelangan proyek pekerjaancalon rekanan menawarkan pagu terendah dengan selisih miliaran rupiah harus dikaji secara matang, teliti dan dalam apakah sungguh proporsional seperti apakah rekanan dapat untung atau tidak. Kalau secara hitungan tidak mendapat keuntungan sama sekali maka patut dipertanyakan.
Apakah betul rekanan bekerja tidak mau untung. Jika demikian maka dikwatirkan pekerjaan tidak sesuai spek maka masyarakat dan negeara tentu sangat dirugikan. Dan ini jelas rawan penyelewengan bahkan mengarah kepada korupasi,ujar Cesar. (rom)