Hukrim

Pembangunan Puskesmas Paga,Wewenang Inspektorat Menentukan Kerugian Negara Dipertanyakan Kuasa Hukum

MAUMERE,  GlobalFlores.com  –  Terkait  proyek pembangunan Puskesmas Paga di Kabupaten Sikka  yang menyeret Yohanes Laba yang akrab disapa Yan Laba sebagai tersangka, kuasa hukumnya,  Alfons Ase SH dan Domi Tukan SH   mempertanyakan wewenang Inspektorat Kabupaten Sikka dalam menentukan kerugian negara. 

Hal ini disampaikan  kedua kuasa hukum, Yan Laba  Rabu (20/2/2024)  Malam di Maumere.

Alfons selaku kuasa hukum mempertanyakan, sebenarnya lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk menetukan adanya kerugian negara.  Kalau berpedoman pada UU nomor 15 tahun 2006 pasal 10, jelas menyatakan bahwa  yang memiliki kewenangan untuk menyatakan  kerugian negara  hanya BPK.

“ Kalau kemudian inspektorat menyatakan ada kerugian negara maka menjadi pertanyaan kita  dasar hukum inpekstorat menggunakan wewenang  yang kemudian hasil audit itu  menjadi kerugian negara,”kata Alfons.

Menurut Alfons berkaitan dengan audit BPK, hanya soal pembayaran denda, dan surat yang dikeluarkan  oleh BPK hanya bersifat mengingatkan kepada penyedia  barang dan jasa yakni rekanan,  untuk memenuhi kewajiban membayar denda  sebagaimana yang sudah  ditetapkan.

 BPK mengeluarkan  peringatan itu  lanjut Alfons, untuk mengingatkan supaya membayar denda keterlambatan dalam pekerjaan proyek tersebut,  sesuai apa yang sudah ditetapkan, dengan demikian  sesungguhnya tidak ada kerugian negara.   

 “Apa yang sudah diingatkan oleh BPK untuk membayar denda itu sudah dipenuhi oleh kontraktor senilai Rp 168 juta, “kata Alfons.

Hal senada juga disampaikan Domi Tukan SH, bahwa posisi kliennya Yan Laba, terkait dengan kerugian negara  senilai Rp 1,9 M lebih itu, klien secara terbuka dan jujur  telah menyatakan bahwa dirinya  tidak pernah memperkaya diri sendiri   atau memperkaya orang lain dengan  uang tersebut. Padahal oleh jaksa  menyatakan bahwa negara mengalami kerugian.

“Dalam dakwaan ini,  pada bagian awal  jaksa menjelaskan bahwa  klien kami melakukan atau  turut serta melakukan. Artinya bahwa kerugian  Rp 1,9 M lebih itu  keterlibatan klien kami bisa melakukan atau turut serta melakukan  itu posisinya seperti itu,”kata  Domi.

Domi juga mempertanyakan, apakah yang melakukan kerugian negara itu orang lain seperti Irwan  Rano salah satu rekanan yang menjadi terdakwa  atau kliennya sendiri. 

Domi menyampaikan itu karena dalam dakwaan  tersebut terdapat dua terdakwa  Yakni Irwan Rano dalam perkara nomor 9 dan kliennya Yan Laba dalam perkara  nomor 8.

Menurut Domi perkara tersebut displit  menjadi dua perkara, sehingga yang terjadi dalam  persidangan  adalah Yan Laba  sebagai terdakwa  dalam satu kasus perkara  nomor 8, akan menjadi saksi untuk perkara Irwan Rano dalam perkara nomor 9, demikian pula sebaliknya, ini yang disebut dengan saksi mahkota.

Secara spesifik kata Domi, uraian jaksa  dalam dakwaan terhadap kliennya dinilai tidak jelas. Domi mengaku akan mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara tersebut.

Terkait penetapan  kliennya sebagai tersangka sebagai PPK kata Domi,  namun dalam uraian jaksa  pada beberapa bagian dalam dakwaan itu, menjelaskan bahwa ada beberapa nama orang lainm termasuk pengawas, dan konsultan pengawas yang melakukan perbuatan melawan hukum.

“Nama orang lain disebut didalam dakwaan Yan Laba,  bersama -sama dengan terdakwa  dan Irwan  Rano, melakukan perbuatan melawan hukum. Tetai anehnya  yang menjadi tersangka hanya klien kami dan Irwan. 

Orang lain yang oleh jaksa  juga melakukan perbuatan melawan hukum  tidak ditarik sebagai tersangka dalam  perkara ini, “kata  Domi. (  rel)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
WhatsApp

Adblock Detected

Nonaktifkan Ad Blocker untuk melanjutkan