MAUMERE, GlobalFlores.com – Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo menegaskan bahwa pembangunan ruas jalan Nangablo – Hagarahu- Mahebora setelah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan CV Balista Timor Perkasa itu, masih diberi waktu untuk dikerjakan hingga akhir bulan November 2023.
Hal ini disampaikan Bupati Robi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Nirangkliung dan Mahebora, Senin (4/9/2023) di ruang sidang paripurna DPRD Sikka.
Bupati Robi menjelaskan, bahwa sampai bulan November 2023 akan diperjuangkan untuk melelang kembali dan dikerjakan oleh kontraktor baru sehingga menjadi lebih cepat.
“Kita hanya bisa mengikuti kontrak, bukan lewat diskusi untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu dengan lebih cepat,”kata Bupati Robi
Pembangunan ruas jalan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, dan dari hasilnya itu maka harus segera dilakukan pemutusan kontrak. Dengan instruksi Bupati Sikka Nomor 8 tahun 2023 atas hasil rekomendasi pemeriksaan.
“Ini kita sudah intruksikan bahwa pekerjaan ini harus putus kontrak. Sehingga masih ada waktu yang tersisa untuk segera dikerjakan, mungkin akan menyita waktu satu minggu,”kata Bupati Robi.
Bupati Robi bahkan menilai dengan tidak dikerjakannya ruas jalan Nangablo – Hagarahu, kontraktornya mungkin finansialnya tidak mampu atau pekerjaan tersebut sangat merugikan kontraktor.
Bupati Robi juga mengaku bahwa pemerintah tidak pernah merencanakan pekerjaan ruas jalan Nangablo – Hagarahu gagal. Jika dikenakan denda maka dapat dihitung berapa jumlah dendanya sejak 2022 hingga 2023,
Terkait soal denda lanjut Robi, BPKP juga merekomendasikan untuk memberikan denda kepada PPK, dan konsultan pengawas karena semua dibayar. Namun herannya pekerjaan tidak dikerjakan.harusnya pekerjaan tersebut selesai.
“Saya sudah intruksikan putus kontrak dan segera lelang ulang, karena kita masih punya waktu sampai dengan akhir November. Walaupun masa akhir jabatan bupati sampai dengan 20 September namun dari PT SMI masih diberi kesempatan sampai dengan bulan November,”kata Bupati Robi.
Sementara Kadis PUPR Fredjen pada kesempatann yang sama menjelaskan bahwa instruksi bupati sudah diterimanya, dan sudah dikonsepkan bahwa pekerjaan tersebut putus kontrak. Dinas PUPR tengah mempersiapkan dokumen untuk melakukan putus kontrak. Sehingga pekerjaannya dapat dilakukan pelelangan ulang.
“Kami sudah terima instruksi bupati, dan dalam konsep kami, pekerjaan ini harus puutus kontrak. Kami masih mempersiapkan dokumen untuk putus kontrak. Mungkin dalam minggu ini selesai, shingga harus dilakukan lelang ulang,”kata Fredjen.
Fredjen juga mengaku mendapat WA dari Kementerian Keuangan RI tanggal 28 Agustus untuk memperpanjang pekerjaannya hingga akhir bulan November 2023.
Seperti yang dijelaskan bupati lanjut Fremdjen bahwa diberi kesempatan hingga akhir bulan November untuk menyelesaikan pekerjaan.
Dikatakanya informasi yang diperoleh dari Kementerian Keuangan RI, bahwa minggu pertama uang yang berada di Kas daerah dikembalikan kepada PT SMI dan minggu kedua PT SMI akan mengembalikan ke Kas umum negara.
Fredjen menyampaikan setelah dilakukan pelangan ulang maka akan dilakukan pengetatan terhadap penyedia hal itu karena di Maumere Kabupaten Sikka AMP yang aktif hanya dua yakni miliknya NTJ dan miliknya Prima Subur sementara yang lainnya tidak aktif.
“Setelah pelelangan ulang kami akan melakukan pengetatan terhadap penyedia, karena di Maumere ini AMP hanya dua saja sementara yang lainnya tidak aktif. Dua AMP itu miliknya NTJ dan Pprima Subur,”kata Fredjen. ( rel )
