MAUMERE,GlobalFlores.com – Terkait proyek hibah air minum Perumda Wair Pu’an, Panitia Khusus ( Pansus) DPRD Sikka akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi atas proyek pengadaan air bersih bagi Masyaraat Berpenghasilan Rendah ( MBR) tahun 2020).
Hal ini disampaikan Ketua Pansus, Alfridus Aeng, Kamis (21/4/2022) di Maumere.
Alfridus menjelaskan, pemangglan terhadap para pihak setelah dilakukan uji petik lapangan oleh Pansus terhadap proyek dengan skema penyertaan modal dari APBD Sikka senilai Rp 6,7 M lebih.
Pihak yang dipanggil untuk dimintai klarifikasi kata Alfridus diantaranya, bagian ekonomi Setda Sikka dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD).
Menurut Alfridus, selama masa kerja Pansus DPRD Sikka yang berjumlah 15 orang telah menjalani sejumlah kegiatan diantaranya, melakukan konsultasi ke Kementerian PUPR dan CV. Tirta Jaya Mandiri di Jakarta sebagai rekanan pengadaan material proyek.
Selain itu Pansus juga telah melakukan Pulbaket di Perumda Wair Pu’an, bagian ekonomi Setda Sikka dan BPKAD Sikka, BPK Propinsi dan CV. Bobonglangit terkait pekerjaan sumur bor.
Pansus juga melakukan uji petik di 11 lokasi sasaran penerima program hibah air minum MBR
“Untuk uji petik Pansus kita bagi dalam 3 tim untuk 11 Kecamatan yakni Kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Nele, Lela, Kangae, Waigete, Talibura, Bola, Koting, Kewapante. Rata rata kita uji petik terhadap 50 persen sasaran di satu kecamatan,”kata Alfridus.
Alfridus juga mengaku bahwa, dari 11 kecamatan tersebut belum semuanya dilakukan uji petik lantaran terbentur jadwal kerja Pansus dengan agenda kedewanan yang lain.
“Secara riil, kerja Pansus efektif tidak sampai 6 bulan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) DPRD Sikka dikarenakan terbentur dengan tugas kedewanan anggota Pansus yang adalah perwakilan dari fraksi partai di DPRD Sikka,”kata Alfridus.
Informasi yang diperoleh media ini, terdapat sejumlah persoalan yang ditemukan oleh Pansus, diantaranya, 1890 meter (315) batang pipa transmisi tidak ada yang terpakai.
Selain itu, pipa jaringan distribusi sepanjang 8.700-san meter banyak yang menggunakan jaringan pipa lama. Pada hal untuk pipa transmisi dan distribusi semuanya dianggarkan dalam RAB.
Selain itu penggunaan pipa HDPE untuk 2.250 Sambungan Rumah (SR) dimana dalam RAB tertera untuk 1 SR menggunakan 15 meter pipa HDPE.
Selain itu yang ditemukan di beberapa wilayah, penggunaan pipa HDPE untuk 1 SR rata – rata di bawah 10 meter. Apabila ada SR yang lebih dari 15 meter, maka warga penerima membeli sendiri pipa HDPE.
Dari anggaran penyertaan modal untuk 2.250 SR, yang dikerjakan hanya 2.155 SR, masih tersisa 95 SR yang belum dikerjakan.
Dari 2.155 SR yang dikerjakan, hanya 2.146 SR yang lolos verifikasi oleh konsultan untuk direkomendasikan kepada BPKP untuk di review. Dari hasil review BPK terhadap 2.146 SR, yang layak hanya 2.125 SR yang diajukan ke Kementerian PUPR untuk mendapatkan hibah, ada selisih 125 SR.
Masalah lain yang juga ditemukan yakni dari total Rp. 6,7 miliar dana penyertaan dari APBD, hanya Rp. 4 miliar lebih yang digunakan untuk 3 item pekerjaan yakni pengadaan pipa transmisi, pengadaan pipa distribusi dan pipa serta aksesoris untuk sambungan rumah, masih tersisa Rp. 2 miliar lebih. (rel)
