ENDE,GlobalFlores.com—Wakil Bupati Ende, Erikos Emanuel Rede mengatakan bahwa apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan SK dirinya selaku Wakil Bupati Ende, maka sebaiknya hal itu langsung ditanyakan ke Presiden dan Mendagri juga Gubernur karena pihak-pihak tersebut yang mengesahkan dan mengeluarkan SK juga yang melantik.
Hal ini dikatakan Wakil Bupati Ende, Erikos Emanuel Rede ketika dimintai tanggapan terkait aksi demo yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Bersih Kabupaten Ended an juga mengenai keberadaan SK dirinya selaku Wakil Bupati Ende, Jumat (25/2/2022).
Wabup Erik mengatakan bahwa sangatlah tidak mungkin baik Presiden dan Mendagri mengeluarkan SK serta Gubenrur NTT melantik kalau tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
“Itu artinya clean dan clear (bersih dan tidak bermasalah) di Kemendagri sehingga proses pelantikan bisa dilakukan,”kata Wabup Erik.
Wabup Erik dirinya mengatakan pelantikan dirinya selaku Wakil Bupati Ende memiliki dasar hukum yang kuat yakni SK Mendagri dan hal itu juga telah dikantonginya.
Selain itu proses terpilihnya Wakil Bupati Ende juga bukan hal yang tiba-tiba namun melalui berbagai tahapan sesuai dengan prosedur yang berlaku mulai dari usulan Parpol hingga pemilihan serta diakhiri pelantikan,ujar Erik.
Oleh karena itu jika ada pihak-pihak tertentu yang mempertanyakan SK maka sebaiknya hal tersebut ditanyakan langsung ke Presiden dan Mendagri juga Gubernur.
Saat disarankan agar sebaiknya menggelar konfrensi pers untuk menjelaskan tentang keberadaan SK agar tidak semakin bias Wabup Erik mengatakan bahwa percuma saja dirinya menjelaskan tentang keberadaan SK karena dipastikan akan tetap dipertanyakan bahkan sampai masa jabatan tersisa selesai.
“Kalau dalam hati sudah terbangun unsur tidak suka terhadap saya maka sampai kapanpun saya jelaskan mereka tidak akan terima,”kata Erik.
Erik mengatakan bahwa selama ini roda pemerintahan maupun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan normal dan kalau terjadi masalah di daerah tentu sudah direspon oleh pemerintah pusat namun yang terjadi tetap berjalan seperti biasa.
Menurut Erik selama ini dirinya telah mendapatkan fasilitas dan protokoler sebagai pejabat pemerintah dan itu artinya keberadaan dirinya telah diakui oleh pemerintah pusat.
“Kalau memang tidak sah atau tidak legal tentu pemerintah pusat sudah melarang toh yang terjadi tidak ada masalah kan,”kata Erik.
Saat ditanya tentang aksi demo apa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Erik mengatakan bahwa tidak ada dan dirinya terus bekerja. (rom)
