Regional

Terkait Insentif Relawan Nakes,  Oknum Pejabat di RSUD TC Hillers Dinilai Sesat Logika

MAUMERE, GloobalFlores.com   – Terkait insentif relawan Tenaga kesehatan ( Nakes ) yang belum dibayar, hanya karena alasan kemampuan keuangan, salah seorang  putera daerah Marianus Gaharpung yang juga  Dosen Ubaya, menilai oknum pejabat  di rumah sakit umum dr. TC. Hillers Maumere sesat logika.

Hal ini disampaikan Marianus, Rabu (23/2/2022) di Maumere.

“Jujur kami sangat kaget, ada oknum pejabat di RS. TC. Hillers mengatakan “tidak ada anggaran, insentif nakes unk covid 19 sehingga tidak dibayarkan”. Ini kategori logika sesat,”kata  Marianus.

Menurut Marianaus,  pemerintah sudah rekrut tenaga kesehatan dengan tugas khusus penanganan covid 19 berdasarkan Surat Keputusan,  itu artinya legal, sehingga sifatnya mengikat antara pemberi kerja (pemerintah red) dan penerima kerja.

“Insentif ini berasal dari dana APBN dan APBD. Itu artinya uang tersebut sudah ada mengapa kami katakan ada karena uang dari pusat dan daerah sudah ada karena dianggarkan sesuai daftar nama nama yang dibuat oleh dinas yang diberikan tugas untuk itu. Jadi aneh dikatakan tidak ada anggaran,”kata  Marianus.

Jika faktanya tidak ada anggaran lanjut Marianus, maka pertanyaannya adalah anggaran APBN dan APBD disunat atau dipakai oleh siapa dan untuk keperluan apa? 

Jika dana itu digunakan untuk kegiatan lain, maka melahirkan tanggungjawab jabatan dari pejabatnya dan jika digunakan untuk kepentingan pribadi maka akan melahirkan tanggungjawab pribadi (pidana korupsi) yakni adanya dugaan penyalagunaan wewenang,ujar Marianus.

Untuk menjawab dan memberikan klarifikasi kepada publik   dari penanggungjawab tunggal pengelolaan keuangan daerah yakni bupati.

Marianus bahkan meminta anggota dewan khususnya Komisi 3 DPRD Sikka wajib mengundang  kepala dinas kesehatan dan Direktur RS TC. Hillers selaku  sebagai pelaksana kewenangan mandat dari bupati,   untuk memberikan klarifikasi mengapa sampai tidak ada anggaran unk insentif nakes covid 19.

 “Ini adalah hak yang bersifat imperatif ( mengikat memaksa) yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah sebab nakes sdh bekerja dengan risiko yang luar biasa,”kata  Marianus.

Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten, Sikka dr. Clara Y. Francis MPH ketika dikonfirmasi, Selasa (22/2/2022), menjelaskan bahwa terkait  insentif  relawan Nakes  pihaknya akan mempelajari dulu letak  kendalanya dimana.

Namun  ia berjanji akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan,  DPRD dan pemerintah.

“Saya akan lihat dulu persoalannya dimana sehingga uang insentif tersebut belum dibayar. Jika karena keuangannya habis maka saya akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan, DPRD dan pemerintah untuk mencari solusinya,”kata Clara. ( rel )

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
WhatsApp

Adblock Detected

Nonaktifkan Ad Blocker untuk melanjutkan