ENDE,GlobalFlores.Com,Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Ende mempertanyakan pinjaman uang oleh Pemda Ende kepada pihak ketiga sebesar Rp 150 Miliar.
Hal ini terungkap dalam pandangan umum Fraksi Hanura DPRD Ende terhadap nota keuangan atas rancangan Perda Kabupaten Ende tentang APBD Kabupaten Ende tahun anggaran 2022, Senin (8/11/2021) di gedung DPRD Ende.
Fraksi Hanura yang beranggotakan, Hironimus Irwan Kila Pelo dan Stefanus Bidi serta Drs Agustinus Pake dan Tibertus Didimus Toki menyatakan bahwa Fraksi Hanura sangat mengapreasiasi dan mendukung langkah pemerintah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah guna menjaga stabilitas fiscal daerah dalam rangka mengantisipasi berbagai kebijakan pusat terkait alokasi dana transfer yang bersifat dinamis.
Namun demikian fraksi menyarankan agar rencana pinjaman daerah harus dilakukan dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang baik berkaitan dengan besaran pinjamannya juga pemenfaatan serta pembayaran kembali pinjaman.
Dalam nota keuangan dijelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pinjaman daerah sebesar Rp 150 Miliar dengan jangka waktu 3 tahun dengan angsuran pokoknya sebesar Rp 50 Miliar pertahun dan bunga sebesar Rp 10,50 Miliar pertahun.
Berkaitan dengan hal ini terdapat catatan yang menjadi perhatian Fraksi Hanura untuk dapat ditanggapi pemerintah berkaitan dengan jangka waktu pelunasan pinjaman daerah.
Dari nota keuangan diketahui bahwa jangka waktu pelunasan pinjaman direncanakan selama 3 tahun.
Bila dilihat dari sisa masa jabatan Bupati yang hingga tahun 2024 maka jangka waktu 3 tahun tersebut terhitung mulai tahun 2022.
Fraksi Hanura mengasumsi bahwa jika tahun 2022 pinjaman tersebut direalisasikan maka tahun 2022 juga pemerintah harus menyisihkan angsuran pertama. Itu berarti jika total pinjaman direalisasikan sebesar Rp 150 Miliar maka sisa pinjaman yang efektif dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 89,50 Miliar.
Kemudian di tahun 2023 dan 2024 mesti menyisihkan lagi masing-masing sebesar Rp 60,50 Miliar. Di sisi lain pemerintah juga mesti mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp 10 Miliar dan penyertaan modal sebesar Rp 5 Miliar.
Dengan demikian total beban anggaran setiap tahunnya adalah sebesar Rp 75,50 Miliar.
Mohon pemerintah memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut,fraksi memandang bahwa kondisi tersebut tentu akan sangat menyulitkan pemerintah dalam melaksanakan agenda pembangunan khususnya pada tahun anggaran 2023. (rom)
Foto/GlobalFlores.Com
Sidang/DPRD Kabupaten Ende sedang menggelar sidang, Senin (8/11/2021).
