KUPANG,GlobalFlores.com-Kabupaten Ende meraih opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 dari BPK RI Perwakilan Provinsi NTT.
Sebagaimana dilansir dari Laman FB Dinas Kominfo Kabupaten Ende menyebutkan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) langsung dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT Triyantoro di Auditorium di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT, Selasa (26/5/2026) dan diterima Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, didampingi Wakil Ketua DPRD, Yanuarius Waro.
Dihubungi via telepon, Bupati Yosef mengaku senang dengan capaian predikat yang diperoleh namun ada banyak juga catatan dari BPK yag perlu diperbaiki dan ditingkatkan.
Ia berujar, pencapaian ini merupakan hasil kerja seluruh perangkat daerah dalam kewajaran pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban sesuai dengan standart regulasi.
“Saya kira ini merupakan suatu pencapaian yang baik bagi daerah kita, juga bentuk komitmen dan integritas semua perangkat daerah untuk tata kelola keuangan daerah yang akuntantabel dan transparan, baik pendapatan, belanja dan pembiayaaan” ujarnya.
Kedepannya, Bupati Yosef berharap, capaian ini tetap dipertahankan, namun perlu diperketat sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan tentunya Ia sebut dengan semakin meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT Triyantoro menyampaikan, ceremony penyerahan telah melalui prosedur pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025.
Jelasnya, pemeriksaan tersebut mempertimbangkan empat aspek penting, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
“Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa opini yang diberikan kepada Kabupaten dan Kota seluruh NTT yang hadir pada penyerahan LHP BPK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),”katanya.
Selain Ende, Penyerahan LHP juga dilakukan kepada 14 kepala daerah dan pimpinan DPRD lainnya seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur.
