ENDE,GlobalFlores.com – Pemerintah Kabupaten Ngada, mengabaikan seruan moral Gereja Katolik Keuskupan Agung Ende dan Aliansi yang terlibat bersama Korban Geothermal Flores.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Advokasi Geotermal Keuskupan Agung Ende, RD Reginaldus Piperno, dalam rilisnya yang diterima media ini, (GlobalFlores.com-red), Kamis (11/12/2025) menanggapi pemberitaan tentang PLN dan Pemkab Ngada Mantapkan Sinergis Percepatan Pengembangan PLTP Mataloko.
Menurut Romo Perno, hingga saat ini, Pemda Ngada, tidak memberi respon apapun terhadap pernyataan sikap yang disampaikan secara tertulis dari pihak keuskupan agung Ende, dari forum-forum masyarakat peduli lingkungan hidup dan dari Aliansi Masyarakat Terlibat bersama geothermal Flores dalam dua kali aksi yakni tanggal 12 Maret dan tanggal 6 Juni 2025 yang lalu.
Sementara ketika berhadapan dengan pengembang proyek, pihak Pemda begitu cepat merespon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemda Ngada lebih berpihak pada pengembang proyek dalam hal ini PLN daripada mendengarkan seruan moral dari gereja katolik dan keluhan dari masyarakat terdampak Proyek Geothermal Mataloko.
Dikatakan kerusakan alam di Mataloko adalah sebuah kenyataan yg secara kasat mata langsung terlihat. Sementara keberhasilan sebuah proyek geothermal masih menjadi tanda tanya.
Para ahli geothermal sendiri secara terbuka mengatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan dalam proyek geothermal 40/60. Kemungkinan untuk sukses 40 persen dan kegagalannya 60 persen.
Melihat kondisi riil seperti ini, pihak Pemda Ngada, seharusnya lebih dahulu merespon keluhan masyarakat yang langsung mengalami dampaknya ketimbang merespon pihak PLN.
RD Perno demikiaan sapaannya mengatakan, Tony Anu, aktifis yang getol menolak geothermal menegaskan bahwa semakin ngotot dan intens pihak PLN melakukan komunikasi degnna Pemda Ngada, sebetulnya menandakan bahwa pihak PLN sendiri tidak percaya diri terhadap proyek panas bumi Mataloko.
Disisi lain sebagai warga juga meyakini bahwa sudah ada kesepakatan antara Pemda dan PLN sehingga pemda wajib hukumnya mendukung dan memuluskan jalan bagi PLN.
Pernyataan bupati Raymundus Bena juga saya pikir jelas bahwa pemda jelas berpihak kepada PLN.
Padahal ketika bertemu masa aksi yang menolak geotermal beberapa waktu lalu. Bupati menyatakan bahwa ini proyek dari pusat. Jadi perlu komunikasi kepada pimpinan yang lebih tinggi hal ini berbeda ketika bertemu perwakilan dari pihak perusahaan.
Narasi bahwa geotermal sebagai energi alternatif pengganti fosil juga saya pikir ini narasi sesat, karena disaat yg sama penggunaan energi fosil terus meningkat bersama dgn gencarnya geotermal.
Kemandirian energi tidak akan dihasilkan dari pengelolaan yang tidak mandiri. Hampir semua wilayah pengembang geotermal sumber dana dari pihak asing, Mataloko sendiri Bank KWF Jerman sebagai bank pendanaan.
“ Saya pikir geotermal ini murni bisnis . Secara keseluruhan semua kabupaten di Flores ada titik panas bumi, Apakah betul ini untuk kebutuhan listrik Flores,”katanya.
Sangat tidak masuk akal kalau kebutuhan listrik di Flores harus dengan mengebor seluruh titik yang ada di Flores seperti yg sudah di tetapkan oleh KESDM.
Pemda ngada perlu juga berpikir dampak jangka panjang dari geotermal yang ada di wilayah Ngada yang sudah beroperasi yakni di Mataloko dan di Nage Jerebuu.
Selain itu ada juga titik yang sudah ditetapkan yakni, Gou Inelika dan Mengeruda.
Jabatan hanya 5 tahun tetapi dampak kerusakan akibat eksploitasi geotermal berlangsung seumur hidup. Pemerintah daerah perlu lebih bijak dalam mengambil keputusan tentang proyek geothermal,ujar RD Perno.
