Oleh : Karel Pandu, Redaktur Garda Flores
Dalam era di mana informasi menyebar dengan cepat dan tanpa batas, peran jurnalisme sebagai pilar kebenaran dan pengawasan masyarakat seharusnya tetap dijaga dengan integritas dan profesionalisme. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap asas-asas jurnalistik masih sangat rendah di kalangan sebagian wartawan, terutama terkait aspek konfirmasi dan etika penulisan berita. Akibatnya, muncul praktik-praktik yang tidak hanya merusak citra individu maupun lembaga, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap media secara umum.
Kasus yang sedang marak belakangan ini—di mana sebuah berita tanpa verifikasi yang memadai berkaitan dengan kasus perdata dan dianggap menyerang privasi—menjadi cermin dari kegagalan dalam menerapkan prinsip dasar jurnalistik. Penulisan semacam ini tidak sekadar melanggar etika, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan besar terhadap reputasi orang dan lembaga yang menjadi korban. Lebih buruk lagi, berita semacam ini menyebar luas dan menimbulkan kesan bahwa praktik buruk tersebut adalah standar umum di wilayah tertentu. Padahal, kenyataannya hanyalah dilakukan oleh segelintir oknum yang mengaku wartawan.
Dampaknya jauh melampaui sekadar satu berita yang viral. Ketika masyarakat menyaksikan berita yang tidak akurat dan tanpa dasar konfirmasi, mereka cenderung menarik kesimpulan bahwa seluruh wartawan di wilayah tersebut berperilaku sama. Hal ini berbahaya karena menciptakan citra buruk terhadap profesi wartawan secara umum, memperkuat stereotip negatif, dan membuka celah bagi kepercayaan publik terhadap media menjadi semakin menipis.
Lebih jauh, situasi ini menegaskan bahwa rendahnya pemahaman terhadap asas jurnalistik bukan hanya masalah individu, melainkan sebuah kerusakan sistem yang harus segera diperbaiki. Media dan lembaga pendidikan harus berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi wartawan, menanamkan nilai-nilai etika dan profesionalisme, serta menegakkan kode etik secara tegas. Sebab, jika tidak, kita hanya akan terus menyuburkan praktik-praktik yang merusak, memperlemah fungsi kontrol media, dan mempercepat keruntuhan kepercayaan publik terhadap seluruh ekosistem jurnalisme.
Sebagai bangsa yang membutuhkan media yang sehat dan bertanggung jawab, sudah saatnya kita menempatkan kualitas dan integritas sebagai prioritas utama. Jangan biarkan praktik buruk dan ketidaktahuan mengaburkan makna dan fungsi jurnalisme yang sesungguhnya—yaitu sebagai alat kebenaran, keadilan, dan pencerahan, bukan alat penyebar fitnah dan ketidakpastian.
Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik jurnalistik di tingkat lokal maupun nasional. Media harus berani menindak tegas oknum yang melanggar kode etik, bukan sekadar menutup mata atau membiarkan praktik tersebut berlarut-larut. Tanpa adanya sistem sanksi yang tegas dan konsisten, budaya buruk ini akan terus menyebar, dan citra profesi wartawan akan semakin terpuruk.
Lebih dari itu, perlunya edukasi dan pelatihan berkelanjutan bagi wartawan menjadi kunci utama. Jurnalisme yang bertanggung jawab tidak hanya bergantung pada niat baik, tetapi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kaidah-kaidah dasar, etika, dan tanggung jawab sosial. Dewan pers dan lembaga terkait harus mampu menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran ini, bukan sekadar sebagai pengawas formal yang reaktif, tetapi sebagai agen proaktif dalam menciptakan budaya jurnalistik yang sehat dan beretika.
Akhirnya, kita semua—baik wartawan, pengelola media, maupun masyarakat—memiliki peran penting dalam menegakkan standar dan integritas jurnalisme. Sebab, di balik setiap berita yang kita konsumsi, ada tanggung jawab moral yang harus dipikul bersama. Jika tidak, kita hanya akan terus menyaksikan bagaimana praktik buruk ini menular dan merusak fondasi kepercayaan yang selama ini menjadi pondasi utama dalam kehidupan bermedia. Tabe.
