MAUMERE, GlobalFlores.com – Anggota DPRD Sikka, Yoseph Nong Soni menyebut tiga pelaku pemotongan dana sertifikasi guru sebagai maling, yang telah mengorbankan ratusan guru di Kabupaten Sikka.
Hal ini terungkap dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Sikka dengan para pelaku pemotong dana sertifikasi guru, yakni mantan Kepala Dinas PKO, Yoseph Heriyanto Vandiron Sales yang akrab dipanggil Heri Sales, bendahara PKO, Irma dan Operator PKO, Iswadi,Jumat (28/7/2023).
Soni bahkan menuding ketiga pelaku tersebut diantaranya mantan Kadis PKO Yoseph Heriyanto Vandiron Sales yang akrab dipanggil Heri Sales, Irma selaku bendahara dan Iswadi selaku Operator, telah bekerja sama untuk melakukan pemotongan sertifikasi guru tersebut.
Ketiganya, menurut Soni tidak akan mengaku, apalagi DPRD juga tidak memiliki alat untuk menguji kebenaran.
Soni menyebut menyampaikan bahwa DPRD Sikka hanya sebatas untuk mengambil informasi, dan kemudian memberikan solusi dan dukungan untuk menyelesaikan pembayaran sertifikasi guru tersebut.
“ Dari sisi mekanisme kerja sama itu saja sudah salah. Kerja sama itu terjadi ketika ditandatangani oleh bendahara mengetahui Kadis PKO. Kali lalu itu kita pernah dengan dari keuangan dan itu mekanisme dan prosedurnya. Kalau hari ini bendahara bahwa itu tidak benar lalu kenapa kau potong. Jadi jangan bawa cerita yang tidak sesuai dengan substansi,”kata Soni.
Sertifikasi tahun 2023 lanjut Soni, tetapi bendahara menyampaikan bahwa tahun 2022, pernah memberikan cek kosong kepada kepala dinas. Soni menilai tidak ada hubungannya.
Soni mengaku bahwa adanya upaya-upaya untuk mempersulit, dan rumit. Soni juga melihat dari gestur dari para pelaku yang saat itu hadir dalam ruang sidang.
“Siapa yang paling kooperatif ketika persoalan ini didalami di DPRD. Pada awalnya saat diundang Iswadi ada di Batam, saat dipanggil lagi Iswadi Sholat, kemarin di panggil spontan Iswadi pingsan.
Menurut Kadis PKO Germanus Goleng, bahwa tadi sehat-sehat, tetapi setelah mau kesini pingsan. Pingsan ini, kita ini juga punya utang, dan kalau maling saya juga pernah jadi maling, tetapi angkanya tidak sampai ratusan juta,” kata Soni.
Menurut Soni ruangnya bukan di DPRD tetapi di pengadilan untuk membutikan siapa yang paling jujur.
Kepada Iswadi Soni menekankan bahwa sebanyak 116 orang guru yang merupakan nasabah KSP Nasari. Namun Iswadi menyampaikan sebanyak 810 oarang.
“Dari pernyataan Nasari yang dipotong hanya 118 orang guru, dan data yang disampaikan Iswadi sebanyak 820 orang guru, namun yang di potong sebanyak 810 orang guru. Pertanyaannya bagaimana mungkin bank NTT melakukan pemotongan seperti ini, siapa yang memberikan datanya,”kata Soni.
Soni dengan tegas mempertanyakan siapa yang membuat data hingga mencapai 810 tersebut.
Menurut Soni sangat tidak mungkin Bank NTT melakukan pemotongan kalau tanpa data yang diberikan oleh Dinas PKO.
“Jadi dari 820 dipotong menjadi 810, Bank NTT itu tidak tahu karena datannya dari Dinas, karena selalu sering apa lagi mitra,”kata Soni. (rel )
