MAUMERE, GlobalFlores.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memberikan akses pembiayaan bagi para nelayan di Kabupaten Sikka.
Akses pembiayaan itu difasilitasi oleh anggota DPR RI Komisi IV, Julie Sutrisno Laiskodat.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ( DKP) Kabupaten Sikka, Paul Bangkur, Kamis (29/9/2022) di ruangan kerjanya.
Paul menjelaskan bahwa kegiatan itu berkaitan dengan bimbingan tekhnis asas pembiayaan untuk para nelayan.
Asas pembiayan itu berkaitan erat dengan bagaimana nelayan mampu mengakses pembiayaan baik yang bersumber dari Kredit Usaha Rakyat ( KUR) melalui BRI maupun kredit bagi kaum perempuan nelayan melalui pembiayaan nasional madani.
“ Ada lagi pembiayaan dari kementerian kelautan yang lembaga pengelola keuangan mikro dari kementerian kelautan yang kebetulan nara sumbernya tidak bisa hadir. Namun pada prinsipnya, bimbingan tekhnis ini bermaksud untuk bagaimana nelayan bisa mengakses pembiayaan untuk kegiatan usahanya,yakni melalui KUR, pembiayaan bagi kaum perempuan untuk usaha perikanan, dan kegiatan usaha mikro dari kementerian dan kelautan,”kata Paul.
Paul menjelaskan bahwa yang memfasilitasi kegiatan bimbingan tekhnis itu dilakukan oleh Julie Sutrisno Laiskodat dari komisi IV DPR RI, yang membawahi salah satu bidang kelautan dan perikanan.
“Mungkin karena dana resenya beliau yang kemudian bisa menghadirkan Kementerian Perikanan di Kabupaten Sikka untuk memberikan bimbingan tekhnis, kepada kurang lebih 70 nelayan, dari sejumlah lokasi diwilayah kabupaten Sikka yakni dari Waturia, Nangahure, Wuring, Waiara, dan Nangahale,”kata Paul.
Paul berharap kegiatan yang dihadirti kurang lebih 70 nelayan itu mampu mengakses untuk pengembangan usaha para nelayan.
Pada kegiatan bimbingan tekhnis itu hadir pula pihak BRI Cabang Sikka, yang menyampaiakan bahwa BRI menyediakan kredit untuk usaha kecil dan menengah.
“Kita tahu bahwa didalam usaha perikanan ini, ada budidaya pengolahan dan pemasaran yang membutuhkan modal yang cukup besar untuk kegiatan usaha,”kata Paul.
Paul menambahkan bahwa kalau usaha pada bidang perikanan tangkap, maka harus membutuhkan peralatan yang memadai, seperti kapal minimal 3 GT, mesin, dan alat tangkap yang lengkap, maka dapat meminjam uang melalui KUR atau lembaga keuangan mikro di kementerian kelautan, yang dapat meminjam hingga Rp 75 juta.
Sementara itu kalau nelayan bergerak dibidang pengolahan dan pemasaran, minimal dapat mengakses dana KUR Rp 25 juta hingga Rp 50 juta, demikian halnya dengan pengembangan budidaya. Untuk pembiayaan mikro dari KKP bisa lebih besar, tergantung jenis usaha dan jaminan yang disiapkan.
“Selama ini kami memfasilitasi soal pembiayaan dari mikro ini bahwa ada jaminan. Misalnya pinjam Rp 100 juta maka harus ada jaminan seperti kapal, sertifikat tanah, yang semuanya di proses melalui bank,”kata Paul.
Para petugas di Kabupaten Sikka kata Paul, terus melakukan sosialisasi bersama dinas perikanan, dan nelayan. Jika telah memenuhi persyaratan maka proposalnyapun akan di verifikasi oleh tim dari KKP. Jika sudah disetujui, nelayan dapat langsung mengakses melalui BNI.
Di Kabupaten Sikka lanjut Paul, KKP telah mengeluarkan dana untuk nelayan kabupaten Sikka sekitar Rp 1 M lebih. Dana tersebut berasal dari keuangan miokro KKP, dengan bunga 0,25 persen. Sementara KUR bunganya mencapai Rp 0,5 persen.
“Tugas kami menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa mensosialisasikan. Hingga saat ini masyarakat sudah dapat mengakses, walaupun prosesnya panjang karena proposal harus dikirim ke kementerian dan dilakukan verifikaksi, baru dilayani,”kata Paul.
Paul berharap, nelayan Kabupaten Sikka dapat memanfaatkan pembiayaan yang disiapkan oleh negara khusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat kecil, dengan dana yang disiapkan oleh negara baik itu melalui BRI , maupun pembiayaan-pembiayaan yang langsung dari kementerian.
“Kami siap melayani masyarakat setiap jam kantor untuk berkonsultasi atau untuk mendapatkan informasi mengenai pembiayaan ini kepada masyarakat,”kata Paul. ( rel )
