ENDE,GlobalFlores.com-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Ende, Selasa (7/6/2022) dengan menyampaikan sejumlah tuntutan.
Namun demikian aksi demo tersebut tidak mendapatkan respon dari para pejabat pemerintah karena hampir semua pejabat tidak berada di tempat.
Selain itu niat GMNI untuk bertemu dan berdialog menyampaikan tuntutan mereka tidak terjawab karena selain para pejabat tidak berada di tempat aksi mereka juga dihadang Sat Pol PP dan Polisi yang bersiaga di pintu masuk menuju Kantor Bupati Ende.
Saat melakukan demo massa aksi melalui Ketua GMNI, Marianus Yanto Woda, menyampaikan pernyataan sikap yakni, GMNI Ende Mendesak PEMDA dan DPRD Kabupaten Ende untuk mengalokasikan dana pembangunan insftrastruktur jalan dari beberapa desa.
GMNI Ende mendesak PEMDA dan DPRD Kabupaten Ende harus memprioritaskan kegiatan pembangunan pada desa-desa terpencil atau tertinggal yang belum tersentuh oleh pembangunan infrastruktur jalan dan listrik.
GMNI Ende mendesak PEMDA dan DPRD Ende untuk menginstruksikan Dinas PU Kabupaten Ende guna melihat langsung kondisi jalan yang ada di wilayah perdesaan
GMNI Ende mendesak PEMDA dan DPRD Kabupaten Ende segera menuntaskan jaringan irigasi di daerah pertanian dan persawahan di Mautenda 1 sampai Mautenda 8 untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan.
GMNI Ende mendesak PEMDA dan DPRD Ende untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah secara adil dan merata sebelum mengakhiri masa jabatan sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Ende.
Disaksikan usai melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Ende, massa aksi lalu bergerak ke Kantor DPRD Kabupaten Ende.
Di DPRD massa GMNI juga menyampaikan pernyataan sikap yakni kepada DPRD Kabupaten Ende sebagai representasi dari masyarakat menaruh harapan besar untuk memperjuangkan akses sarana infrastruktur jalan sehingga masyarakat dapat menikmati.
Kepada bapak dan ibu dewan terhormat kami meminta bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat perdesaan terkait dengan hajat hidup orang banyak.
Masyarakat menyadari betul terkait dengan Tupoksi DPRD sebagai wakil rakyat kami meminta implementasi dari tugas bapak dan ibu dewan terkait kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah,ujar Yakobus Madya Sui selaku Sekretaris DPD GMNI Provinsi NTT.
Namun demikian di DPRD, GMNI tidak melakukan dialog dengan anggota DPRD Kabupaten Ended an mereka hanya menyampaikan pernyataan sikap lalu pulang kembali ke sektariat. (rom)
