Oleh: Meliani Astrin, Mahasiswi STIPAS ST. SIRILUS RUTENG
Demokrasi kini telah menjadi sistem pemerintahan yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Namun, demokrasi tidak memiliki satu bentuk tunggal yang sama untuk semua bangsa. Setiap negara memiliki sejarah, budaya, dan karakter masyarakat yang berbeda, sehingga penerapan demokrasipun harus menyesuaikan dengan jati diri bangsa masing-masing.
Bagi Indonesia, sistem demokrasi yang paling tepat, sah, dan menjadi identitas asli bangsa adalah Demokrasi Pancasila. Berbeda dengan demokrasi liberal yang berpusat pada kebebasan individu atau demokrasi sosialis yang mengutamakan peran negara secara mutlak, Demokrasi Pancasila hadir sebagai sistem khas Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur kelima sila Pancasila.
Sistem ini bukan sekadar aturan politik, melainkan cerminan kepribadian bangsa yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Hakikat Demokrasi Pancasila tertuang dengan jelas pada sila keempat: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Inti dari sila ini adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya tidak dilakukan secara bebas tanpa kendali, melainkan melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Inilah ciri khas yang membedakan kita dengan demokrasi barat yang sangat mengandalkan sistem suara terbanyak atau voting.
Dalam pandangan demokrasi kita, kemenangan mayoritas bukanlah segalanya. Yang lebih diutamakan adalah kesepakatan bersama, kebijaksanaan, dan rasa kekeluargaan. Tujuannya bukan hanya agar keputusan tercapai, tetapi agar semua pihak merasa dihargai, bersatu, dan mau melaksanakan keputusan tersebut dengan tanggung jawab.
Keunggulan utama Demokrasi Pancasila terletak pada kemampuannya menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, serta beragam agama dan budaya. Jika kita menerapkan demokrasi yang terlalu bebas seperti demokrasi liberal, di mana setiap individu atau golongan bebas bersuara tanpa batas dan hanya mengutamakan kepentingan sendiri, maka perpecahan adalah risiko yang sangat nyata.
Namun, Demokrasi Pancasila menempatkan Sila Ketiga, “Persatuan Indonesia”, sebagai landasan utama. Kebebasan berdemokrasi di Indonesia dibatasi oleh norma agama, norma kesusilaan, dan kepentingan bangsa di atas segalanya. Demokrasi di sini bukan alat untuk saling menjatuhkan, melainkan sarana untuk mempererat persaudaraan.
Lebih dari itu, tujuan akhir Demokrasi Pancasila bukan hanya kemerdekaan politik, melainkan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai Sila Kelima.
Demokrasi sejati menurut pandangan bangsa Indonesia adalah demokrasi yang tidak hanya memberikan hak memilih, tetapi juga menjamin kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran yang merata. Demokrasi yang baik harus mampu mengangkat derajat rakyat kecil, mengurangi kesenjangan, dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sayangnya, di era globalisasi saat ini, pemahaman ini sering kali terdistorsi.
Banyak pihak yang menafsirkan demokrasi hanya sebagai kebebasan berekspresi, bebas berpendapat, atau bebas melakukan apa saja, tanpa disertai rasa tanggung jawab dan tanpa mengaruhkan tujuan kesejahteraan bersama. Akibatnya, muncul pertengkaran, ujaran kebencian, hingga politisasi SARA yang justru merusak identitas asli demokrasi kita.
Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa Demokrasi Pancasila bukanlah sistem demokrasi kelas dua atau versi sederhana dari demokrasi negara maju. Justru sebaliknya, Demokrasi Pancasila adalah sistem yang jauh lebih lengkap, manusiawi, dan beradab karena menggabungkan nilai politik dengan nilai moral dan agama. Ia adalah identitas asli bangsa Indonesia yang lahir dari kearifan lokal nenek moyang kita.
Demokrasi ini mengajarkan kita bahwa kebebasan harus bertanggung jawab, perbedaan harus menjadi kekuatan pemersatu, dan kekuasaan harus digunakan untuk mewujudkan keadilan bagi semua, bukan keuntungan segelintir golongan saja. Tanpa berpegang pada nilai-nilai Pancasila, demokrasi yang kita jalankan hanyalah demokrasi kosong yang mudah terombang-ambing oleh arus asing dan merusak persatuan.
Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, pendidik, hingga generasi muda, untuk kembali meneguhkan dan membumikan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memahami dan mengamalkan demokrasi yang berakar pada budaya musyawarah, gotong royong, dan persatuan.
Demokrasi Pancasila bukan sekadar materi pelajaran atau teori kenegaraan, melainkan jalan satu-satunya yang paling tepat bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita negara yang adil, makmur, dan bersatu.
Hanya dengan berpegang pada identitas diri sendiri, bangsa Indonesia dapat berjalan sejajar dengan bangsa lain di dunia, namun tetap kokoh memegang teguh jati diri dan arah tujuan menuju keadilan sosial yang sesungguhnya.
