Pemkab Sikka Raih WTP Dari BPK,Itu Prestasi atau Hadiah ?

Marianus Gaharpung, dosen FH Ubaya dan lawyer di Surabaya

Kabupaten Sikka super sekali atas prestasi 7 (tujuh) kali berturut-turut meraih  predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas tata kelola administrasi keuangan.

WTP adalah opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran suatu kementerian atau lembaga pemerintah (K/L).

WTP sangatlah penting bagi suatu K/L karena Opini tersebut merupakan citra positif yang menunjukkan bahwa roda pemerintahan telah dikelola secara akuntabel dan bisa menjadi tanda suatu K/L terbebas dari korupsi.

Lalu bagaimana caranya mendapatkan opini WTP tersebut?

a. Laporan keuangan K/L harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP sendiri adalah pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah. 

b. Penyajian laporan keuangan tidak mengandung salah saji yang material.

c. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pengendalian internal yang kuat akan menghasilkan laporan keuangan yang efisien, efektif, dan patuh terhadap peraturan, istilah lainnya adalah Internal Control of Financial Reporting. Sebagai contoh berdasarkan tingkat transaksi, harus dilakukan pemisahan tugas untuk menghindari terjadinya kecurangan. Pegawai yang mengeluarkan uang, menggunakan dan menyimpan harus berbeda.

d. Pengendalian transaksi yang penting dan harus dijaga adalah belanja, persediaan, dan aset tetap.

Pengungkapan informasi di laporan keuangan juga harus jelas dan detail. Sebagai contoh, dalam laporan keuangan disebutkan sebuah K/L memiliki kas Rp. 1 miliar. Kemudian K/L terkait harus menjelaskan penempatan dana untuk kas tersebut. Begitu juga dengan pengungkapan atas akun-akun yang lain.

Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, ketika sudah mengeluarkan anggaran untuk membuat bangunan, tapi bangunannya tidak ada atau proyeknya mangkrak hal ini jelas menyalahi aturan. Kabupaten atau kota mendapat predikat  WTP membuktikan terbebas dari korupsi.

Jika berdasarkan hal tersebut, pertanyaannya apakah benar dan layak Pemerintah Kabupaten Sikka mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dalam tata kelola administrasi keuangan? Padahal realita di Sikka banyak sekali proyek mangkrak, pengelolaan dana desa yang masih banyak masalahnya berdasarkan temuan Inspektorat Sikka, banyak dugaan korupsi yang belum tersentuh aparat penegak hukum di Sikka.

BPK sebagai lembaga negara yang kredibel dipertanyakan eksistensi serta validitas di dalam memberikan predikat kepada Kabupaten Sikka. Apakah pemberian WTP kepada Kabupaten Sikka dengan mengabaikan kasus- kasus  korupsi dan banyak proyek yang mangkrak? Justru adanya korupsi dan banyak proyek yang mangkrak sudah pasti  terkait dengan tata kelola keuangan yang juga bermasalah.

Sehingga publik Sikka merasa aneh, curiga dan sekaligus bertanya apakah pemberian WTP kepada Pemkab Sikka atas dasar apa?

BPK harusnya memeriksa Bupati Sikka karena selama memimpin Nian Tana selalu daerah ini selalu bermasalah dengan korupsi termasuk banyak proyek negara yang mangkrak. Aneh sekali justru di saat Kabupaten Sikka kas keuangan daerah kosong akibat tata kelola yang amburadul malah BPK memberikan WTP.

Masyarakat Sikka meragukan validitas dan kredibilitas BPK dalam menilai dan memutuskan predikat WTP kepada lembaga pemerintah dalam hal ini Kabupaten Sikka.

WTP ini sungguh atas suatu prestasi yang riil dibuktikan atau hanya berupa pernyataan administreatif belaka alias hadiah bagi Sikka dan Bupati Sikka menjelang berakhirnya kepemimpinan September nanti.