Fraksi Partai Golkar DPRD Ende Bilang Pembahasan Nota Keuangan Bukan Sekedar Rutinitas Tahunan

ENDE,GlobalFlores.com- Fraksi Partai Golkar memandang bahwa pembahasan nota keuangan atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, melainkan bagian penting dari siklus akuntabilitas public.

Hal ini dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ende, Maria Margaretha Sigasare, SE,saat membacakan Pemandangan Umum fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende terhadap Nota Keuangan nota atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024 dan Penjelasan Bupati Ende atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Ende Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, Senin (11/8/2025) di Gedung DPRD Kabupaten Ende.

Wanita yang disapa Megy ini mengatakan bahwa  Fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Ende, segenap jajaran pemerintah daerah, yang telah melaksanakan kewajibannya dengan menyiapkan dan menyajikan nota keuangan atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024 dan Penjelasan Bupati Ende atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Ende Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029

 Fraksi partai golkar memandang bahwa pembahasan nota keuangan atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, melainkan bagian penting dari siklus akuntabilitas publik.

“APBD adalah jantung fiskal daerah. Detaknya menentukan laju pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlangsungan pelayanan public,”katanya.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah Kabupaten Ende dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implememtasi, berbagai macam regulasi meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat,ujar Megy.

 APBD juga merupakan instrument teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,ujar Megy.

“Rancangan peraturan daerah Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024 adalah rapor akhir tahun yang memperlihatkan seberapa efektif uang rakyat diolah,”katanya.

“Angka realisasi bukan hanya data statistik, tetapi jejak langkah pemerintah daerah Kabupaten Ende dalam memenuhi janji pembangunan,”kata Megy.

Megy mengatakan bahwa Fraksi Partai Golkar memandang, pertanggungjawaban APBD bukan sekadar menghitung selisih antara target dan realisasi, tetapi mengukur nilai manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Ende.

“Karena pada akhirnya, masyarakat tidak hidup dari persentase realisasi, tetapi dari pelayanan, pembangunan, dan kesempatan yang lahir dari APBD,”ungkapnya.

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa tatanan pembangunan daerah harus mempunyai proses pelaksanaan pembagunan yang baik, dengan menerapkan prinsip berfokus pada tujuan dan harus bisa terukur pada pengimplementasiannya,ujar Megy.

“Menjadi salah satu dasar atau fondasi yang kuat bagi arah pembangunan Ende Baru 5 tahun ke depan, harus juga didasari dengan perencanaan yang memuat prioritas pembangunan daerah yang jelas, terstruktur dan berfokus pada kepentingan seluruh masyarakat, bukan pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja,”kata Megy.

Dikatakan, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah peta jalan lima tahun ke depan. Pusat telah menetapkan garis besar pembangunan nasional: pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, infrastruktur yang merata, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Daerah seharusnya menjadi ujung tombak, menyesuaikan arah pembangunan nasional dengan realitas lokal.

Dikatakannya, Dokumen RPJMD memuat visi, misi dan program pembangunan selama 5 tahun kedepan. Untuk itu Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada pemerintah untuk bisa menyerap seluruh program yang sudah termuat dalam RPJPD, RPJMN dan RPJMD Provinsi dalam upaya harmonisasi dan singkronisasi program pembangunan sampai ke daerah.

Ranperda RPJMD Kabupaten Ende merupakan ujung tombak dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan sampai ke pengawasan kepada pemerintah untuk tetap bejalan pada rel yang semestinya.

Megy mengatakan Ranperda RPJMD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan ini akan dicapai melalui implementasi program pembangunan yang efektif dan efisien.

“Ranperda RPJMD yang pada hari ini baru sampai pada tahap penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Fraksi Partai Golkar menilai bahwa pemerintah harus lebih siap dan taat waktu pada tata kelola dan pelaksanaan administrasi pemerintahan, agar kedepannya dalam perencanaan dan pembahasan Perda-perda lainnya tidak tergesa-gesa dan tidak terlihat terburu-buru,”katanya.

Berdasarkan hal tersebut, Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa Ranperda RPJMD 2025-2029 ini sangat penting sehingga keberadaan Ranperda ini perlu dilanjutkan pembahasannya dan disahkan menjadi Peraturan Daerah di Kabupaten Ende,ujar Megy.