MAUMERE, GlobalFlores.com – DPC PMKRI Cabang Maumere SantoThomas Morus beraudiensi dengan Kapolres Sikka AKBP Hardi Dinata H. S.IK., M.M, Senin (14/8/2023).
Dalam audiensi itu PMKRI menyampaikan lima usulan penting.
Hal ini disampaikan Ketua PMKRI Cabang Maumere, Yakobus Tonce Horang, Senin (14/8/2023).
Dalam audinesi itu PMKRI juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Sikka lantaran telah membuka dialog dan komunikasi lintas institusi.
“Sebagai representasi dari PMKRI Maumere, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Kapolres karena telah meluangkan waktu untuk membuka ruang komunikasi bersama kami. Saya juga ucapkan selamat datang kepada bapak Kapolres, Serta mendukung kerja-kerja kepolisian dalam menjalankan kerja dan tugas fungsionalnya”,kata Yakobus yang akrab disapa Epang.
Epang menyampaikan beberapa usul saran serta kritikan untuk diperhatikan oleh pihak kepolisian. Usul dan saran tersebut diantaranya,
Pertama, soal pendirian Polsek maupun Pospol dibeberapa kecamatan yang berada di kabupaten Sikka seperti Kecamatan Mego, Tanawawo, Waiblama, Doreng, Mapitara, Hewoloang,ataupun pada wilayah lainnya.
Menurutnya, yang harus diperhatikan yakni soal akses pelayanan kepada masyarakat, hal itu seiring dengan maraknya kasus, seperti kekerasan, pelecehan seksual dan sejumlah kasus lainnya.
Kedua, terkait pelbagai isu yang masif terjadi di Kabupaten Sikka.
Dalam audiensi tersebut Epang juga membeberkan sejumlah kasus seperti perdagangan narkoba, pengeboman ikan, dan aktivitas judi yang semakin marak terjadi.
Terdapat beberapa wilayah yang menjadi titik lalu lintas laut yang perlu diperhatikan dan perlu mendapat penanganan serius oleh pihak kepolisian dalam menuntas perdagangan ilegal tersebut.
Ketiga, kasus rokok ilegal,Yakobus juga menyampaikan terkait maraknya penjualan rokok ilegal yang sangat masif. Parahnya lagi, keterlibatan beberapa toko di Maumere sebagai distributor dalam penjualan rokok ilegal tersebut pun masih jauh dari perhatian kepolisian.
PMKRI menilai bahwa aktivitas penjualan rokok ilegal tidak mendatangkan PAD untuk Kabupaten Sikka.
Keempat, penyelesaian kasus pengadaan Ayam KUB dan Proyek Irigasitetes 10 desa tidak tuntas, Yakobus meminta Kepolisian untuk segera menyelesaikan persoalan ayam kedua persoalan yang selama ini dinilai sangat lambat diatasi oleh kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum (APH).
Kelima, Penyelesaian kasus dugaan korupsi dana sertifikasi guru. Pada waktu sebelumnya, PMKRI telah dua kali melakukan aksi demonstrasi dan menuntut APH untuk segera tetapkan tersangka yang diduga menggelapkan dana sertifikasi sebesar 642 lebih tersebut.
Sebagai tanggungjawab moral, PMKRI perlu memperjuangkan hak-hak guru yang terkebiri oleh para elit Birokrasi di dinas PKO Sikka.
“Kami berharap bahwa dengan adanya Kapolres yang baru, beberapa masalah yang terlalu dibeberkan ini menjadi perhatian pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti ke depannya. PMKRI sebagai mitra kritis akan mengawal penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di Nian Tanah Sikka ini”,kata Epang. (rel)
