Regional

Datangi DPRD Ende,Massa Aksi Ini Tulis Kami Bukan Monyet

ENDE,GlobalFlores.com-Saat mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Ende, Senin (15/5/2023) Organisasi Mahasiswa (Ormas) dari GMNI Cabang Ende dan HMI Cabang Ende serta kelompok masyarakat yang memprotes soal penetapan kawasan hutan produksi di Kabupaten Ende menulis sejumlah kata-kata mengkiritisi kebijakan pemerintah seperti,kami bukan monyet ingat disertai gambar yang menyerupai monyet pada poster yang mereka bawa.

Selain itu juga ada kata-kata yang menyebut akan menyegel gedung DPRD Kabupaten Ende.

Disaksikan massa aksi mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Ende dengan menggunakan kendaraan mobil bak terbuka dan juga ada yang menggunakan sepeda motor.

Tiba di gedung dewan massa melakukan orasi mengkritisi kebijakan pemerintah terkait dengan penetapan kawasan hutan produksi di Kabupaten Ende.

Massa aksi menilai penetapan tersebut sangat merugikan masyarakat karena masyarakat semakin termarjinal dan juga tanah yang nota bene tanah masyarakat tidak bisa dijadikan agunan baik di Bank maupun koperasi ataupun lembaga keuangan lainnya.   

Untuk diketahui bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No: 357 tahun 2016 lalu terkait kawasan hutan produksi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan SK itu, maka enam kelurahan di Kota Ende masuk dalam kawasan hutan produksi.

Enam kelurahan itu, yakni Onekore, Paupire, Rewarangga Selatan, Kota Raja, Roworena dan Roworena Barat. Kawasan hutan produksi ini ditetapkan dalam SK 357 Menlhk/setjen/PLA.0/6/2016 tanggal 14 Mei 2016.

Dampak penetapan kawasan hutan produksi ini, masyarakat yang berada dalam kawasan ini mengaku tidak dapat mengurus sertifikat tanah, pemecahan sertifikat dan jual beli tanah.

Dalam beberapa tahun terakhhir warga tidak bisa mengurus sertifikat dan pemecahan sertifikat tanah dalam kawasan ini di Kantor Pertanahan dengan alasan lokasi tanah masuk kawasan hutan produksi dan pengurusan sertifikat untuk sementara tidak bisa dilakukan,ungkap massa aksi dari atas kendaraan pick up.

Disaksikan ketika tiba di halaman Gedung DPRD Kabupaten Ende massa aksi sempat diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Ende, Hajrul Hastuti dan masaa diminta untuk berdialog didalam ruangan komisi DPRD Kabupaten Ende.

Namun demikian ajakan tersebut sempat mendapatkan penolakan dan nyaris terjadi keributan karena terbentur pada hal-hal tehknis.

Meskipun sempat bersikeras dan mempersoalkan keberadaan ruangan namun massa aksi tetap diterima untuk berdialog di ruangan komisi.     

Dialog antara massa aksi dan DPRD Ende pada awalnya dipandu anggota DPRD Kabupaten Ende,Hajrul Hastuti dan diganti dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende,Octavianus Moa Mesi.  

Wakil Ketua DPRD Ende, Oktavianus Moa Mesi di hadapan massa aksi mengatakan bahwa untuk mengetahui secara lebih jelas duduk persoalan yang dihadapi masyarakat maka secara kelembagaan DPRD Ende akan menghadirkan instansi teknis terkait dan kembali menggelar dialog terkait persoalan tersebut.

DPRD Ende secara kelembagaan ujar Vian mendesak pemerintah agar mengecek proses pembebasan kawasan yang telah diajukan sehingga dengan demikian tidak merugikan masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Ende, Mustaqim Mberu yang juga hadir dalam dialog tersebut  bahwa mengatakan sejak dikeluarkan SK itu pemerintah daerah langsung merespon dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat.

Adapun langkah yang sudah dilakukan Pemkab Ende, yaitu mengajukan perubahan kawasan ini dan sedang diproses di kementerian,ujar Mustaqim.

Mustaqim mengatakan bahwa Pemerintah sudah mengajukan pembebasan kawasan  dan diharapkan bisa segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan polemic di masyarakat.

Dalam kesempatan itu massa aksi menyampaikan tuntutan melalui pernyataan sikap yakni, Mendesak pemerintah meninjau kembali SK 357 serta peta digital yang merekam 6 kelurahan  masuk dalam kawasan hutan produksi.

Pemerintah Kabupaten Ende bersama Pemerintah pusat didesak segera keluarkan 6 wilayah kelurahan dari status kawasan hutan produksi dan dampak dari penetapan kawasan ini masyarakat tidak bisa mengurus sertifikat sebagai hak miliknya.

GMNI dan HMI mendesak agar segera proses peninjauan kembali agar tidak terkesan adanya pembiaran oleh pemerintah. (rom)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
WhatsApp

Adblock Detected

Nonaktifkan Ad Blocker untuk melanjutkan