MAUMERE, GlobalFlores.com – Terkait 4 KK transmigran yang ditelantarkan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Ketua GMNI Cabang Sikka, Yohanes Mario menilai Kadis Nakertrans Kabupaten Sikka, Silvanus Samador Conterius, tidak bertanggungjawab karena semestinya yang bersangkutan yang memberikan klarifikasi bukan kadis Kominfo.
Hal ini disampaikan Yohanes, Jumat (27/1/2022) di Maumere.
Yohanes menambahkan, klarifikaksi terkait 4 KK transmigran yang ditelantarkan itu semesttinya disampaikan oleh Kadis Nakertans sendiri bukan kadis Kominfo. Hal itu dinilai kadis Nakertrans tidak bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya.
Menurut Yohanes, klarifikasi yang disampaikan kadis Nakertras melalui Kadis Kominfo tidak menjawabi persoalan yang ada, jika merujuk pada undang-undang transmigrasi dalam hal tata cara pemberangkatan untuk menjadi transmigran.
Calon transmigran lanjut Yohanes wajib mendapatkan layanan informasi, terutama informasi terkait kondisi geografis dan fasilitas di lokasi tujuan transmigrasi.
“Klarifikaksi Kadis Nakertrans tidak menjawabi persoalan yang dihadapi transmigran, kalau merujuk pada undang-undang transmigrasi dalam hal tata cara pemberangkatan. Transmigran harusnya wajib mendapatkan informasi tetang lokasi transmigrasi,”kata Yohanes.
Mirisnya Pemda Sikka khususnya dinas Nakertrans kabupaten Sikka tidak mengantongi informasi valid terkait lokasi transmigrasi yang menjadi tujuan transmigran, dan hal itu semestinya menjadi konsumsi masyarakat Kabupaten Sikka, untuk menjadi pertimbangan dalam mengambi keputusan, unatuk mengikuti program tersebut atau tidak. Hal ini karena dinas Nakertrans sendiri tidak pernah melakukan survey terlebih dahulu terhadap lokaksi tersebut.
“Semestinaya Kadis Nakertrans harus melakukan survey terlebih dahulu lokasi transmigran, ayang kemudian disampaikan program kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengambil keputusan untuk mengikuti atau tidak,”kata Yohanes.
Herannya tanpa suvey terlebih dahulu lanjut Yohanes, Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka, sudah memberikan informasi bahwa lokasi tujuan transmigrasi sangat memadai dan mendukung peningkatan taraf hidup transmigran.
Faktanya, lokasi transmigrasi sangat terpencil, daerahnya rawan longsor. Fasilitas sekolah sangat minim, puskesmas dan tempat ibadahpun tidak ada dalam kawasan tersebut.
Atas kondisi tersebut kata Yohanes, maka protes yang disampaikan para transmigran dinilai sangat wajar, sehingga meminta untuk dipulangkan kembali ke Kabupaten Sikka, sebab jika terus bertahan maka di pastikan para transmigran tidak dapat meningkatkan taraf hidupnya bahkan lebih menyengsarakan.
“Atas peristiwa yang dialami para transmigran, maka seharusnya pemerintah selaku penyelenggara menggati rugi segala kerugian yang dialami para transmigaran. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi di kabupaten ini bahkan salah satu KK sudah menjual rumah serta tanahnya,”kata Yohanes.
Yohanes menambahkan bahwa dinas Nakertrans sepertinya mau melarikan diri dari tanggunagjawab . karena itu tidak boleh melakukan pembohongan terstruktur kepada masyarakat kecil.
Sementara itu Kadis Nakertrans melalui Kadis Kominfo saat bertemu para transmigran di ruangan Sekda Sikka menyepakati bahwa persoalan yang dialami pra transmigran Mamasa akan dilakukan pemerintah diantaranya, pemerintah kabupaten Sikka akan berkoordinasi dengan pemerintah propinsi NTT untuk memastikan keberadaan KK transmigran baik yang sudah kembali ke Sikka mapun yang masih berada di UPT Mamasa Sulawesi Barat.
“ Ini masih dalam proses menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah provinsi NTT KK yang sudah kembali bisa mendapatkan bantuan sosial dari dinas sosial kabupaten Sikka namun tergantung pada bantuan sosial pemerintah pusat pada bulan Maret 2023. Pemerintah kabupaten Sikka juga bersedia membiayai pemulangan KK yang mau kembali ke Sikka,”kata Kadis Kominfo Very Awales. (rel )
